@phdthesis{digilib20746,
           month = {January},
           title = {PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERSPEKTIF UU NO 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 11340037 ERWIN GOPE},
            year = {2016},
            note = {Iswantoro S.H., M.H},
        keywords = {perlindungan hukum, tenaga kerja penyandang disabilitas,perspektif uu no 13 tahun 2003 ketenagakerjaan},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20746/},
        abstract = {Gempa bumi yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006
mengakibatkan pertumbuhan penyandang disabilitas menjadi meningkat khususnya
banyak tenaga kerja menjadi penyandang disabilitas untuk mengantisipasi permasalahan
ketenagakerjaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan di lengkapi dengan Perda No 4 Tahun 2012. Kedua peraturan
tersebut saling melengkapi satu sama lain, kedua peraturan tersebut bertujuan untuk
melindungi dan memberikan rasa aman untuk para tenaga kerja dan para pengusaha yang
akan mengunakan jasa tenaga kerja disabilitas. Masih banyaknya Perlindungan Tenaga
kerja disabilitas yang belum terpenuhi membuat mereka berkerja tidak maksimal, masih
banyak hak yang seharusnya mereka terima tidak mereka dapatkan. Disini peran
Disnaketrans yang akan dibahas, bagaimana pengawasan, fasilitas yang diberikan, dan
bagaimana kendala yang di hadapi ini yang akan di bahas oleh penulis.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis empiris, metode ini digunakan mengkaji atau menganalisis data yang
berupa bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penyusun
akan mengkaji tentang perlindungan hukum tenaga kerja disabilitas dengan di
dasari oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta
dengan melakukan wawancara kepada beberapa staff Disnaketrans Yogyakarta.
Kesimpulan penelitian ini adalah disnaketrans dengan beberapa
programnya sudah melakukan perlindungan untuk tenaga kerja disabilitas,
dengan melakukan pelatihan kerja untuk tenaga kerja disabilitas, pengawasan
langsung ke perusahaan serta dengan memberikan infomasi apabila ada
lowongan kerja yang membutuhkan tenaga kerja disabilitas ada beberapa faktor
permasalahan yang terjadi terhadap perlindungan tenaga kerja disabilitas. Faktor
pertama permasalahan terdapat di Disnaketrans jumlah pengawasan yang sedikit
dan tidak melakukan pengawasan secara berkala terhadap perusahaan yang
menggunakan jasa tenaga kerja disabilitas. Faktor selanjutnya terdapat di
perusahaan. Kurangnya kerjasama terhadap Disnaketrans yaitu memberikan
laporan perusahaan kepada Disnaketrans untuk memberikan jumlah data tenaga
kerja disabilitas yang berada di perusahaan..}
}