TY  - THES
N1  - Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
ID  - digilib20783
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20783/
A1  - FIRDAUSI SAFITRI, NIM. 12340006
Y1  - 2016/03/28/
N2  - Yogyakarta mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan wilayah lain. Bahkan dalam hal
pertanahan DIY juga mempunyai aturan sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya Instruksi Kepala
Daerah No. K 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada
Seorang WNI Non Pribumi. Dalam aturan ini, warga negara keturunan tidak boleh memiliki
sertifikat Hak Milik atas Tanah, termasuk keturunan Tionghoa. Hal ini kemudian menjadikan
konflik diantara WNI Non Pribumi dan pemerintahan setempat. Warga Negara keturunan Tionghoa
menganggap hal ini tidaklah adil. Meskipun DIY telah memberlakukan UUPA sejak tahun 1984,
namun instruksi tersebut masih berlaku. Tidak sedikit warga keturunan Tionghoa yang pada
kenyataannya mempunyai hak milik atas tanah.
Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah instruksi tersebut bertentangan dengan UU
dan mengapa masih berlaku serta bagaimana solusinya? Penelitian ini menggunakan metode field
research (penelitian lapangan). Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh
melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan narasumber
dalam penelitian ini terdiri dari petugas biro hukum, petugas Kantor Wilayah BPN DIY, Notaris dan
beberapa warga keturunan Tionghoa.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Instruksi Kepala Daerah No. K 898/I/A/1975 masih
berlaku karena ada undang-undang keistimewaan Yogyakarta meskipun instruksi tersebut
bertentangan dengan UUPA
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - keistimewaan
KW  -  hak atas tanah
KW  -  WNI non pribumi
KW  -  Tionghoa.
M1  - skripsi
TI  - TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH BAGI
MASYARAKAT TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AV  - restricted
EP  - 193
ER  -