%0 Thesis
%9 Skripsi
%A HABIBI ZA’IDATUL MA’MURIYAH, NIM. 11210049
%B Fakultas Dakwah dan Komunikasi
%D 2016
%F digilib:20790
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Framing, SKH Republika, Uji Materi, Undang-undang Perkawinan, Pernikahan Beda Agama
%P 159
%T FRAMING GUGATAN UU PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA SKH REPUBLIKA EDISI SEPTEMBER-NOVEMBER 2014
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20790/
%X September 2014, lima mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas  Indonesia (UI) mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan  Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 tahun 1974 yang membahas tentang  perkawinan beda agama. Tindakan tersebut mendapat respon dari masyarakat dan  menjadi polemik terutama pada kalangan tokoh agama dan masyarakat yang  menyayangkan tindakan dari mahasiswa dan alumni tersebut, karena dianggap  sebagai pelegalisasian pernikahan berbeda agama. Berbagai pihak dari kalangan  tokoh agama dan masyarakat menolak pengajuan gugatan UU Perkawinan  tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, namun disisi lain terdapat beberapa pihak  yang mendukung dan setuju dengan gugatan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1.  Penelitian dengan jenis kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui framing  gugatan UU Perkawinan beda agama dengan menggunakan analisis framing  Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penulis menggunakan metode  pengumpulan data dengan tekhnik dokumentasi. Yakni mengumpulkan beritaberita  yang berkaitan dengan gugatan UU Perkawinan beda agama, yang  selanjutnya dianalisis dengan empat struktur teks berita model Zhondang Pan dan  Gerald M. Kosicki, yakni: struktur sintaksis (cara wartawan menyusun fakta),  struktur skrip (cara wartawan mengisahkan fakta), struktur tematik (cara  wartawan menulis fakta), dan struktur retoris (cara wartawan menekankan fakta).  Adapun keseluruhan berita dari Republika berjumlah 11 berita, dimulai  dari edisi September hingga November 2014, setelah menganalisis keseluruhan  berita dapat disimpulkan jika Surat Kabar Harian Republika tersebut membingkai  berita dengan menampilkan ketidaksetujuan atau sepenuhnya menolak gugatan  UU Perkawinan beda agama dengan cukup seimbang, yaitu penolakan tidak  hanya menonjolkan sisi keagamaan tetapi juga menonjolkan konstitusi negara  Indonesia, seperti norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, hak asasi  manusia, adat istiadat, akidah dan pendidikan dalam keluarga. Terlihat pada  penjelasan dari beberapa narasumber yang ditampilkan oleh Republika pada  pemberitaanya antara lain, Tokoh lintas agama seperti MUI, PBNU, PGI, KWI,  PHDI, Kemenag, Komnas HAM, dan beberapa pakar hukum yang ada di  Indonesia yang tidak mendukung dan menolak pengajuan gugatan ke Mahkamah  Konstitusi.  Kata Kunci: Framing, SKH Republika, Uji Materi, Undang-undang Perkawinan, Pernikahan Beda Agama
%Z Nanang Mizwar H, S.Sos.,M.Si