@phdthesis{digilib21510,
           month = {June},
           title = {PERAN HAKIM DALAM MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL NO.
100/PDT.G/2015/PA.BTL)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 12350014 MAZIDAH AMALINA},
            year = {2016},
            note = {Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21510/},
        abstract = {Hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh,
memelihara dan mendidik anak hingga dewasa. Hak Asuh Anak atau Hadhanah
dilaksanakan baik sebelum maupun setelah terjadi perceraian, namun hak asuh
anak tetap menjadi persoalan saat terjadi perceraian, dari sinilah dibutuhkan
adanya peran hakim dalam memutus secara adil sesuai dengan peraturan dan
undang-undang yang berlaku.
Penelitian ini memaparkan, mengkaji dan menjawab tentang bentuk
perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pertimbangan hakim
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian
khususnya dalam putusan No. 100/Pdt.G/2015/PA.Btl.
Penyusun melakukan penelitian berupa field research (penelitian
lapangan) dengan pendekatan Normatif dan Yuridis, terhadap putusan Pengadilan
Agama Bantul No. 100/Pdt.G/2015/PA.Btl, diambil dengan cara metode dokumen
dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul, kemudian data yang
ada dianalisis secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban
perceraian dalam Undang-undan perlindungan Anak salah satunya terdapat dalam
Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 baik sebelum maupun sesudah perceraian tidak ada bedanya. Orang
tua yang bercerai tetap wajib menjaga dan memberi biaya pemeliharaan anak.
Kemudian dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Bantul No.
100/Pdt.G/2015/PA.Btl hakim memberikan perlindungan selayaknya seperti
dalam aturan Kompilasi Hukum Islam, yakni memberikan tanggung jawab hak
asuh kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz dan dengan
mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan seorang ayah dalam
memberikan biaya terhadap anaknya untuk menentukan jumlah hak nafkah yang
harus dibayar setiap bulannya.}
}