@phdthesis{digilib21515,
           month = {June},
           title = {APLIKASI KONSEP MAQ?{\d S}ID ASY-SYAR{\=I}?AH AHMAD AR-RAISUNI TERHADAP
PENGGUNAAN WALI HAKIM AKIBAT PENETAPAN WALI A?{\d D}AL},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 12350025 IMAM FAIZAL BAIHAQI},
            year = {2016},
            note = {Dr. H. A. MALIK MADANIY, MA.},
        keywords = {wali a?{\d d}al, Ahmad ar-Raisuni, maq{\=a}{\d s}id asy-syar{\=i}?ah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21515/},
        abstract = {Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang menyangkut ibadah dan
moralitas. Sangat tepat kalau peristiwa itu melibatkan keluarga, terutama wali.
Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang hubungan kekerabatannya masih
kuat, keberadaan wali sangat diperlukan. Menafikan keluarga dalam masalah
perkawinan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan merasa janggal dan tidak
lazim dilakukan.
Masalah wali nikah dari zaman dulu memang sudah menjadi perbedaan di
antara ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama dipicu oleh pemahaman
terhadap nash, sehingga melahirkan beberapa pendapat yang berbeda. Jumhur
ulama seperti Imam asy-Syafi?i, Imam Malik, Imam Hanbali, berpendapat bahwa
wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Sedangkan mazhab Hanafi tidak
mensyaratkan wali bagi calon pengantin perempuan, terlebih apabila perempuan
tersebut berakal, baligh, dan dapat mempertangungjawabkan setiap perkataan
maupun perbuatannya.
Dalam ketentuan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang wali
a?{\d d}al menyebutkan bahwa apabila alasan wali yang enggan menikahkan tidak
sesuai dengan ketentuan perundangan maupun agama(Islam), maka calon
mempelai perempuan berhak mengajukan penetapan wali a?{\d d}al untuk selanjutnya
dapat dinikahkan dengan menggunakan wali hakim.
Penelitian ini adalah penelitian literatur (Library Research) dengan obyek
penelitian adalah pandangan maq{\=a}{\d s}id asy-syar{\=i}?ah Ahmad ar-Raisuni terhadap
penggunaan wali hakim akibat wali a?{\d d}al. Penelitian bersifat deskriptif-analisis,
yaitu mendiskripsikan ketentuan penggunaan wali hakim akibat wali a?{\d d}al dan
pandangan maqasid Ahmad ar-Raisuni, kemudian menganalisisnya dengan
metode deduksi.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa produk hukum harus sesuai dengan
dua realitas pembacaan, yaitu realitas pembacaan teks (qira'ah nu{\d s}{\=u}{\d s}) dan
pembacaan tempat/konteks (qira'ah al-waqi?). Adapun ketentuan tentang
penunjukan wali hakim akibat wali nikah enggan, telah sesuai dengan dengan
konsep maq{\=a}{\d s}id asy-syar{\=i}?ah yaitu demi menjaga kemaslahatan dan menghindari
daripada kemadharatan. Pembaharuan mengenai ketentuan wali hakim ini pun
terus dilakukan untuk penyesuaian dengan tuntutan zaman, yang hal ini sesuai
dengan realitas pembacaan kedua tentang qira?ah al-waqi?.}
}