TY - THES N1 - Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag ID - digilib21559 UR - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21559/ A1 - LEDY FAMULIA, NIM. 12380067 Y1 - 2016/06/28/ N2 - Lahirnya UU No. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tentu mendapat sambutan hangat dikalangan masyarakat terutama mereka para petani. Namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa materi muatan di UU tersebut yang justru tidak sejalan dengan amanah konstitusi kita. Bentuk redistribusi tanah kepada petani seperti tertera pada pasal 59 UU tersebut menunjukkan tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan sampai muncul tudingan bahwa Undang-Undang ini mengusung praktik feodalisme. Sewa menyewa tanah antara negara dengan warganya adalah bentuk politik yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal-hal tersebutlah yang mendorong berbagai pihak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Oktober 2013, yang menghasilkan putusan dengan No. 87/PUU-XI/2013. Penulis melihat permasalahan dalam materi muatan UU tersebut harus diteliti lebih lanjut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan tersebut dengan melihat relevansinya dengan konsep redistribusi yang dikenal dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hermeneutika hukum, dengan jenis penelitian library research berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. Sedangkan untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan meninjau putusan MK melalui pendekatan hukum Islam dengan menggunakan teori al-iqta?. Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam khazanah keilmuan. Karena selama ini masih sangat sedikit tulisan mengenai tinjauan Putusan MK dari sudut pandang hukum Islam. Sehingga, tulisan ini layak untuk dijadikan referensi calon sarjana hukum Islam.\ PB - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA KW - Putusan MK KW - Teori al-iqta?. M1 - skripsi TI - KONSEP AL-IQ??? DALAM FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MK NO. 87/PUU-XI/2013 AV - restricted ER -