%0 Thesis
%9 Skripsi
%A MOH SAEFUL HUDA, NIM. 09340093
%B FAKULTAS  ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
%D 2016
%F digilib:21625
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Tinjauan yuridis,hak prerografif presiden,pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
%P 158
%T TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN  DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  (KAPOLRI)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21625/
%X Indonesia adalah Negara hukum yang dalam sistem pemerintahannya  menggunakan sistem Presidensial. Didalam sistem Presidensial Presiden sebagai  Kepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara. Presiden sebagai Kepala  pemerintahan memiliki kewenangan mutlak (prerogatif) untuk mengangkat dan  memberhentikan Kepala lembaga dibawah kekuasaannya. Hak prerogatif Presiden  dalam ketatanegaraan Indonesia seiring dengan perjalann waktu tergerus oleh  kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat atau  Legislatif Heavy. Dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala Kepolisian  Negara Republik Indonesia (Kapolri) landasan Yuridisnya adalah Pasal 11 Ayat  (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang berbunyi: Kapolri  diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan  Rakyat. Adanya frasa dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat didalam  Undang-Undang diatas menjadikan terbatasnya kewenangan Presiden.  Penelitian ini untuk menggali lebih jauh tentang hak prerogatif Presiden  dalam ketatanegaraan Indonesia. Yaitu untuk mengetahui bagaimana hak  prerogatif Presiden sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 serta untuk  mengetahui apakah pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara  Republik Indonesia (Kapolri) sudah sesuai dengan sistem Presidensial dan UUD  1945. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode analisis  Yuridis-Normatif yang bersifat kualitatif serta menggunakan pendekatan Teory  sistem Presidensial.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam ketatanegaran Indonesia  mengalami ketidak konsistenan dalam penggunaan sistem Presidensial, padahal  dengan jelas Konstitusi menyebutkan sistem pemerintahan yang dianut oleh  Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem Presidensial. Selain itu, hak  prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian  Negara Republik Indonesia (Kapolri) pasca amandemen UUD 1945 mengalami  pembatasan, yaitu dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang  terdapat dalam bunyi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002  tentang Polri dan didalam Undang-Undang tersebut juga adanya Pasal yang  bertentangan dengan Konstitusi
%Z UDIYO BASUKI, SH, M.Hum.,