<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI)"^^ . "Indonesia adalah Negara hukum yang dalam sistem pemerintahannya\r\nmenggunakan sistem Presidensial. Didalam sistem Presidensial Presiden sebagai\r\nKepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara. Presiden sebagai Kepala\r\npemerintahan memiliki kewenangan mutlak (prerogatif) untuk mengangkat dan\r\nmemberhentikan Kepala lembaga dibawah kekuasaannya. Hak prerogatif Presiden\r\ndalam ketatanegaraan Indonesia seiring dengan perjalann waktu tergerus oleh\r\nkewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat atau\r\nLegislatif Heavy. Dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala Kepolisian\r\nNegara Republik Indonesia (Kapolri) landasan Yuridisnya adalah Pasal 11 Ayat\r\n(1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang berbunyi: Kapolri\r\ndiangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan\r\nRakyat. Adanya frasa dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat didalam\r\nUndang-Undang diatas menjadikan terbatasnya kewenangan Presiden.\r\nPenelitian ini untuk menggali lebih jauh tentang hak prerogatif Presiden\r\ndalam ketatanegaraan Indonesia. Yaitu untuk mengetahui bagaimana hak\r\nprerogatif Presiden sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 serta untuk\r\nmengetahui apakah pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara\r\nRepublik Indonesia (Kapolri) sudah sesuai dengan sistem Presidensial dan UUD\r\n1945. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode analisis\r\nYuridis-Normatif yang bersifat kualitatif serta menggunakan pendekatan Teory\r\nsistem Presidensial.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam ketatanegaran Indonesia\r\nmengalami ketidak konsistenan dalam penggunaan sistem Presidensial, padahal\r\ndengan jelas Konstitusi menyebutkan sistem pemerintahan yang dianut oleh\r\nNegara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem Presidensial. Selain itu, hak\r\nprerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian\r\nNegara Republik Indonesia (Kapolri) pasca amandemen UUD 1945 mengalami\r\npembatasan, yaitu dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang\r\nterdapat dalam bunyi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002\r\ntentang Polri dan didalam Undang-Undang tersebut juga adanya Pasal yang\r\nbertentangan dengan Konstitusi"^^ . "2016-05-18" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 09340093"^^ . "MOH SAEFUL HUDA"^^ . "NIM. 09340093 MOH SAEFUL HUDA"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Text)"^^ . . . . . "09340093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Text)"^^ . . . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN\r\nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n(KAPOLRI) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #21625 \n\nTINJAUAN YURIDIS HAK PREROGATIF PRESIDEN \nDALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN \nKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA \n(KAPOLRI)\n\n" . "text/html" . . . "Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah"@id . .