TY  - THES
N1  - 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM
2. LINDRA DAERNELA, S.AG. M.HUM.
ID  - digilib21637
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21637/
A1  - ELVIANNISA  12340001, NIM.  12340001
Y1  - 2016/05/24/
N2  - Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya. Termasuk
ketika seseorang diputuskan bersalah oleh Masjelis hakim dan harus menjalankan
hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Seseorang tersebut disebut
narapidana. Dalam hal ini, Pemenuhan Hak-hak Narapidana dirumuskan dalam Pasal
14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam
pasal 14 ayat(1) tersebut terdiri dari 13 hak yang berhak narapidana dapatkan ketika di
dalam Lapas. Pemenuhan hak-hak tersebut haruslah berlandaskan asas persamaan di
hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum diartikan sebagai perlakuan dan
pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa memandang status
sosial, ekonomi, agama, maupun ras.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu melakukan
wawancara langsung kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan menyebar kuesioner
yang berisikan pemenuhan-pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas
persamaan di hadapan hukum serta melakukan wawancara terhadap petugas atau
pegawai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Adapun Objek dari penelitian adalah
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Berdasakan tersebut, maka
dirumuskan pokok permasalahan yakni bagaimana penerapan asas persamaan di
hadapan hukum di Lapas Klas II A Yogyakarta dan apakah hak-hak narapidana sudah
terpenuhi berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan
bahwa Lapas Klas II A Yogyakarta sudah berusaha menerapkan asas persamaan di
hadapan hukum meskipun terjadi hambatan dan dalam pemenuhan hak-hak
narapidana, Lapas mengikuti tata cara pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai contoh masih ada hak warga
binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan asimilasi belum terpenuhi. Berdasarkan
hasil wawancara terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh petugas seperti adanya
perbedaan kedekatan yang dilakukan petugas.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Narapidana
KW  -  Warga Binaan Pemasyarakatan
KW  -  Asas Persamaan di
Hadapan Hukum
M1  - skripsi
TI  - PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA
BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM
STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A YOGYAKARTA
AV  - restricted
EP  - 132
ER  -