%A NIM. 12340041 OKTAVIANI KHOIRUNNISA
%O 1. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
2. Faisal Luqman.H, SH, M.Hum
%T UPAYA HUKUM LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENYALURAN
KREDIT USAHA DENGAN JAMINAN RESI GUDANG : STUDI PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA KCP MUNGKID
%X Resi gudang menjadi salah satu jaminan kredit yang bertujuan untuk
membantu para petani dalam mengembangkan usahanya dengan mendapatkan
modal dari lembaga penyalur kredit. Dalam pelaksanaannya kreit dengan jaminan
resi gudang memiliki beberapa kendala seperti posisi dana yang dikeluarkan bank
selaku kreditur belum dalam keadaan aman, sehingga rawan terjadi cedera janji
yang menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur. Dapat terjadi penyusutan nilai
barang komoditas di dalam gudang, sehingga nilai ekonomi didalam gudang tidak
sesuai dengan nilai barang yang ada di dalam perjanjian kredit. Dalam hal tersebut
diatas merumuskan masalah mengenai bagaimana upaya hukum yang dilakukan
oleh bank selaku penerima hak jaminan dan apakah upaya huku yang dilakukan
oleh bank sudah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2006. Penelitian yang dilakukan
penyusun menggunakan meetode penelitian lapangan.
Metode yang penulis digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi
kepustakaan (library research) dengan menemukan dan mengambil data
sehubungan dengan upaya hukum yang dilakukan BRI KCP Mungkid dalam
melindungi badan usahanya dalam Sistem Resi Gudang dan kesesuaian upaya
yang dilakukan dengan UU Nomor 9 Tahun 2006. Disamping itu, penelitian ini
menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan melakukan
penelitian langsung ke Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid dengan melakukan
wawancara dengan Kepala Unit BRI KCP Mungkid Bapak Danang P, SE.
Upaya hukum yang dilakukan diantaranya dalam hal cedera janji yang
dapat terjadi apabila debitur wanprestasi, pihak perbankan selaku kreditur
melakukan penyelesaian sesuai dengan yang dimuat dalam Pasal 16 ayat 1 UU
No.9 Tahun 2006 yang menyatakan kreditur memiliki hak untuk menjual suatu
objek atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.
Upaya hukum dalam penyusutan nilai barang belum diatur dalam UU No. 9
Tahun 2006, pihak perbankan selaku kreditur memiliki hak untuk menyelesaikan
masalah penyusutan nilai barang dengan cara mediasi. Pendekatan dengan pihak
debitur dan pengelola gudang dalam pemenuhan tanggung jawab penggantian
nilai barang komoditas yang telah mengalami penyusutan dengan barang jaminan
yang baru dan memiliki nilai ekonomi setara dengan barang komoditas yang telah
mengalami penyusutan. BRI KCP Mungkid selaku kreditur melindungi kegiatan
usahanya dengan menambahkan poin isi dalam perjanjian mengenai penyusutan
nilai barang dalam gudang meskipun belum diatur dalam UU Noo. 9 Tahun 2006
Namun hal tersebut merupakan hak pihak bank selaku kreditur yang diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank
Indonesia mengenai kredit perbankan.
%D 2016
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib21648