eprintid: 21649
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/02/16/49
datestamp: 2016-08-18 04:05:48
lastmod: 2016-08-18 04:05:48
status_changed: 2016-08-18 04:05:48
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: MUHAMMAD ADIL MUKTAFA, NIM. 12340042
title: KONSEP HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
keywords: Konsep Hukum Perlindungan Peerintah terhadap TKI
note: 1. ISWANTORO, S.H., M.H
2. MANSUR, S.Ag., M.Hum.
abstract: Indonesia sebagai sebuah negara kesejahteraan dan negara hukum wajib
berperan aktif dalam melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri,
tentang kewajiban pemeritah ini dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945
baik di pembukaan ataupun di pasal-pasalnya yang kemudian dijelaskan lebih
lanjut di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUP2TKLN). Dalam
kenyataannya, masih banyak terjadi permasalahan terhadap TKI di luar negeri
sampai saat ini. Sehingga konsep perlindungan pemerintah Indonesia dalam
UUP2TKLN dipertanyakan. Skripsi ini mengkaji tentang sejauh mana konsep
hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di
luar negeri.
Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian library research
yang bersifat yuridis-analitik, dengan dasar kerangka teoritik negara kesejahtraan,
negara hukum, dan teori perlindungan hukum. penyusun menguraikan,
menjelaskan dan kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan sesuai
dengan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga mendapatkan kesimpulan
tentang konsep hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang sedang
bekerja di luar negeri.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Indonesia dalam
melindungi TKI yang sedang bekerja di luar negeri jika di tinjau dari teori
perlindungan hukum, dibagai dalam 2 bentuk perlindungan, pertama,
perlindungan hukum preventif, dimana pemeritah melakukan pengawasan dan
pembinaan, kedua perlindungan hukum refresif yaitu pemerintah memberikan
bantuan hukum kepada TKI yang bermasalah, bantuan dan perlindungan
kekonsuleran, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI dan perlindungan dan
bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kebiasaan internasional.
Kata
date: 2016-06-22
date_type: published
pages: 197
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   MUHAMMAD ADIL MUKTAFA, NIM. 12340042  (2016) KONSEP HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21649/1/12340042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21649/2/12340042_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf