TY  - THES
N1  - 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
ID  - digilib21652
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21652/
A1  - DINA OKTAVIANI, NIM. 12340056
Y1  - 2016/06/22/
N2  - Barang Milik Daerah adalah barang milik atau kekayaan daerah yang
berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah,
dan lain-lain sumbangan yang serupa yang diberikan oleh pihak ketiga. Dalam
siklus pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan
penganggaran merupakan tahap pertama dalam rangkaian kegiatan pengelolaan
barang milik daerah. Untuk kemudian, tahap pemanfaatan adalah tahap berikutnya
setelah adanya pengadaan. Berdasarkan data dalam rencana belanja daerah dan
RKPA-SKPD menunjukkan bahwa penganggaran meningkat di tahun 2015.
Pengawasan internal menjadi penting untuk dimaksimalkan dalam perencanaan
kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan khususnya di Dinas Permukiman
dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta agar anggaran yang sudah ditetapkan
digunakan dengan baik sesuai dengan perencanaan kebutuhan di dalam dokumen
rencana kebutuhan barang.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptifanalitis
dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian menggunakan dasardasar
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang
digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung
kepada narasumber, serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan
perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan dalam pengelolaan
barang milik daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan
internal terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan
barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2015 belum maksimal. Hal tersebut didasarkan karena masih
terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksaan perencanaan
kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah yang
ditemukan oleh penyusun. Masalah tersebut antara lain adalah belum adanya SOP
dari dalam Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah itu sendiri untuk
pengendalian barang berupa aset dan barang persediaan, sumber daya manusia
yang kurang baik, adanya rangkap jabatan sehingga membuat laporan sering
terlambat, dan pencatatan yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang ada.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
M1  - skripsi
TI  - PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN SERTA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015
AV  - restricted
EP  - 165
ER  -