TY  - THES
N1  - 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum
2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum
ID  - digilib21653
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21653/
A1  - DONNY ANDREAN EKAPUTRA, NIM. 12340058
Y1  - 2016/06/27/
N2  - Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia
barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Dalam rangka
mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan
keuangan negara terkait dengan Pengadaan barang/jasa milik daerah perlu diselenggarakan
secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Walikota No 65 Tahun 2015. Pengadaan Langsung Barang/Jasa
Pemerintah Khususnya di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
menjadi penting dikarenakan berdasarkan RKPA-SPKD menunjukan bahwa penganggaran
dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2015 merupakan salah satu yang terbesar
di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta sehingga penting untuk mengetahui pelaksanaan
pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung di Dinas Permukiman dan
Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2015.
Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (field research) yang bersifat desktriptif
analitis dengan pendekatan empiris yuridis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
dengan observasi, wawancara langsung kepada narasumber serta pengolahan data terhadap
data-data yang berkaitan dengan pengadaan langsug barang/jasa pemerintah. Dalam
penelitian menggunakan teori asas-asas umum pemerintan yang layak, teori negara hukum,
serta teori otonomi daerah.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan langsung barang/jasa
pemerintah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dalam mekanisme
pengadaan langsung barang/jasa pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi
antara lain kurangnya SDM yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, serta kurangnya koordinasi baik antar seksi
maupun antar bidang dalam perencanaan pengadaan barang/jasa serta blum maksimalnya
website pemerintah kota yogyakarta serta SIRUP sehingga asas efektifitas dan akuntabel
bemum dapat dilaksanakan dengan maksima
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
M1  - skripsi
TI  - PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG BARANG/JASA
PEMERINTAH DI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015
AV  - restricted
EP  - 156
ER  -