@phdthesis{digilib21656,
           month = {June},
           title = {PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN
DI KOPERASI CREDIT UNION DHARMA HATIKU
CABANG YOGYAKARTA},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 12340059 AYU MEI TRIANA},
            year = {2016},
            note = {1. LINDRA DARNELA, S.Ag.,M.Hum.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.},
        keywords = {Perjanjian pinjaman, koperasi kredit, union dharma hatiku yogyakarta},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21656/},
        abstract = {Koperasi Credit Union Dharma Hatiku termasuk dalam koperasi kredit,
Koperasi kredit mempunyai beberapa prinsip yang berbeda dengan koperasi
umum lainnya. Koperasi Credit Union Dharma Hatiku mempunyai prinsip yaitu
pendidikan, swadaya, solidaritas, dan inovasi. Adanya prinsip tersebut
diharapkan kepada angotanya untuk tidak wanprestasi dan melatih anggotanya
untuk menabung. Diterapkan prinsip-prinsip koperasi kredit tetap saja
wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban baik dari pihak koperasi maupun
anggota koperasi. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik
melakukan penelitian dengan judul : ?Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi
Credit Union Dharma Hatiku Cabang Yogyakarta?. Dalam judul tersebut
membahas mengenai pelaksanaan perjanjian Pinjaman di koperasi Credit Union
Dharma Hatiku berdasarkan akta perjanjian dan cara penyelesaian apabila
terjadi wanprestasi.
Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan Yuridis
Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan melihat praktek di
Koperasi CU Dharma Hatiku. Penelitian lapangan (field research) dengan
mewawancarai ketua Koperasi langsung dan beberapa anggota koperasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian
tidak sesuai dengan Akta Perjanjian. Perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh
pihak koperasi maupun anggota koperasi telah melanggar Pasal 1338
KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah akan berlaku
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pelaksanaan perjanjian dalam
koperasi terdapat salah satu pasal yang sudah ditentukan di akta perjanjian
namun dalam kenyataannya tidak dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian
pinjaman yaitu Pasal 3 tentang penyitaan / pelelangan barang jaminan karena
dari pihak koperasi belum terlalu mengerti tentang proses dan hukum
pelelangan barang jaminan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak
Koperasi menggunakan cara kekeluargaan yaitu berupa negosiasi antara kedua
pihak.}
}