TY  - THES
N1  - PEMBIMBING:
1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum
2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum
ID  - digilib21664
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21664/
A1  - ARI ARIFIN, NIM. 12340085
Y1  - 2016/06/21/
N2  - Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tampaknya
masih belum maksimal diterapkan di Indonesia. Berdasarkan data 3 tahun terakhir
(2013-2015) dari Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata putusan pidana
penjara yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11
bulan, tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan dan tahun 2015 yaitu 2 tahun 9 bulan.
Menurut ICW, putusan tersebut masih masuk kategori ringan (1 ? 4 tahun) dan
belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya
menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Tetapi, dalam 3 tahun terakhir ini
(tahun 2013-2015), muncul putusan-putusan yang dinilai mampu menggoyahkan
penilaian publik terhadap lemahnya hukuman di Indonesia. Vonis yang Hakim
Agung Artidjo Alkostar berikan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi di
tingkat kasasi selalu mendapatkan vonis yang lebih berat dibandingkan vonis di
pengadilan tingkat pertama dan kedua. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh
Hakim Agung Artidjo Alkostar sehingga putusannya lebih berat dari pada putusan
di Pengadilan Tinggi.
Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian
pustaka (library research) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis guna
menganalisis dasar pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam putusan
kasasi nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, nomor 1515 K/Pid.Sus/2013, nomor 236
K/Pid.Sus/2014, nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, nomor 285 K/Pid.Sus/2015 dan
nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan menggunakan teori metode interpretasi
hakim dan pertimbangan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam putusan
hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-yuridis yaitu dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam
isi putusan tersebut yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundangundangan
yang mengaturnya.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim Agung Artidjo Alkostar
dalam menerapkan pasal di tingkat kasasi yaitu dengan terlebih dahulu melihat
unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Unsur-unsur
tindak pidana yang telah terpenuhi tersebut kemudian disesuaikan dengan pasal
yang telah didakwakan. Dalam penyesuaian tersebut, Hakim Agung Artidjo
Alkostar menggunakan metode interpretasi gramatikal. Selain itu Hakim Agung
Artidjo Alkostar menjadikan Terdakwa yang memanfaatkan jabatan publiknya
(korupsi politik) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagai pertimbangan
dalam memperberat hukuman bagi koruptor (zero tolerance atau toleransi nol).
Tetapi, Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman yaitu
masih dengan menyertakan semangat pemberantasan korupsi, bukan menerapkan
semangat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dan tidak beritikad
semata-mata untuk menghukum terdakwa. Oleh sebab itu, putusan yang diputus
oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar lebih berat daripada putusan di Pengadilan
Tinggi.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
M1  - skripsi
TI  - DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN-PUTUSAN KASASI
HAKIM AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR TERHADAP KASUS KORUPSI
TAHUN 2013-2015
AV  - restricted
EP  - 201
ER  -