relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21689/
title: PERTIMBANGAN HAKIM YANG TIDAK MENERIMA PERMOHONAN  PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA  (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT/PST)
creator: A. RIRIS MULDANI, NIM. 12340139
subject: Ilmu Hukum
description: Perkara Nomor 30/Pailit/2002/PN/Niaga/Jkt.Pst sengketa antara Nyoman  Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S sebagai Pemohon Pailit melawan pihak  Termohon The Ostrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd., yakni suatu  Perusahaan Multinasional dari Australia yang menjalankan usahanya di Indonesia.  Perusahan Australia ini telah mempunyai 12 Kreditur di Indonesia yang sudah  jatuh waktu pembayaran utangnya. Sehingga dimohonkan pailit di Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat oleh para kreditur. Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  memutuskan tidak menerima permohonan pailit tersebut karena perusahaan  Multinasional tersebut tidak berkedudukan secara resmi atau mempunyai kantor  perwakilan di Indonesia. Dalam perkara kepailitan lintas batas Negara seperti ini  terlihat bahwa hakim hanya melihat dari segi legalitasnya saja. Tanpa  menggunakan pandangan Hukum Perdata Internasional yang terkadung dalam  Undang-undang Kepailitan di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan ini  menjadi sangat signifikan untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim  Pengadilan Niaga yang tidak menerima permohonan pailit dalam Perkara nomor  30/Pailit/2002/PN/Niaga/Jkt.Pst terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co  (Australia) Ltd, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan  yang berlaku di Indonesia mengenai Kepailitan serta bagaimana upaya hokum  para pemohon pailit atas tidak diterimanya permohonan pailit tersebut.  Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah  penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan  penelitian Yuridis Normatif yang bersifat persefektif untuk menganalisis persoalan  hukum kepailitan lintas batas Negara dengan peraturan perundang-undangan  mengenai kepailitan yang berlaku dan cara mengoperasionalkan peraturan  perundang-undangan tersebut dalam permasalahan kepailitan serta ditambahkan  dengan beberapa pendapat para ahli.  Hakim Pengadilan Niaga memutuskan tidak menerima permohonan pailit  tersebut dikarenakan perusahaan multinasional dari Australia tidak terbukti  memiliki agen atau kantor perwakilan secara legal di Indonesia. Sehingga Pasal 2  ayat (4) UU No. 4 Tahun 1998 tidak dapat terbukti. namun, putusan dalam  perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR, Pasal 3 AB, dan Pasal 100  Rv, yang menyatakan dimana permohonan pailit diajukan di pengadilan tempat  kedudukan pihak kreditor. Disamping itu juga tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat  (1) UU Kepailitan yang mengatur mengenai unsur-unsur Kepailitan. Sebab  perusahaan tersebut sudah dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal tersebut.  Upaya Hukum bagi Pemohon Pailit dapat mengajukan permohonan kembali ke  Pengadilan Indonesia dan Pemohon Pailit dapat mengambil jalur alternative  melalui Konsultasi, Negosiasi, dan Arbitrase Internasional atau dari pihak ketiga  yang disepakati para pihak.
date: 2016-06-29
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21689/1/12340139_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21689/2/12340139_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   A. RIRIS MULDANI, NIM. 12340139  (2016) PERTIMBANGAN HAKIM YANG TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT/PST).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.