relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21877/
title: PENETAPAN HAKIM TENTANG ASAL USUL ANAK  PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  NOMOR 46/PUU-VIII/2010  (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)
creator: MUGHNIATUL ILMA, NIM.  1420310074
subject: Hukum Islam
description: Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang telah  mendukung dan memiliki andil dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hakhak  anak melalui kewenangan absolutnya di bidang perkawinan berupa penetapan  asal-usul anak. Kewenangan ini telah ada sejak UU No. 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama. Penetapan asal usul anak merupakan penetapan yang  dikeluarkan oleh hakim terkait kejelasan asal usul seorang anak luar kawin yang  menunjukkan adanya hubungan darah dengan orang tuanya. Dengan adanya  penetapan ini, seorang anak luar kawin dapat ditetapkan sebagai anak biologis  dari seorang ayah dan ibu. Padahal berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun  1974 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.  Seiring berjalannya waktu, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No.  46/PUU-VIII/2010. Putusan MK ini merupakan yudisial review terhadap Pasal 43  ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa anak di luar kawin juga  memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya.  Padahal di sisi lain, sebelum Putusan MK tersebut telah ada upaya untuk  menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah  biologisnya melalui penetapan asal usul anak. Maka, dengan munculnya Putusan  MK tersebut perlu diteliti tentang ada atau tidak pengaruhnya terhadap upaya  hakim dalam menetapkan asal usul anak luar kawin. Oleh karena itu, penulis  merasa perlu untuk mengadakan penelitian terhadap beberapa penetapan asal usul  anak dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul.  Penelitian ini menggunakan metode field research yakni penulis  mewawancarai beberapa hakim terkait pertimbangan hukumnya dalam  menetapkan asal usul anak sekaligus untuk mengetahui sikap mereka terhadap  putusan MK. Selain itu, penulis juga mengadakan pengamatan terhadap beberapa  penetapan asal usul anak di PA Bantul. Pendekatan yang digunakan ialah  pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati  pertimbangan yang digunakan oleh hakim PA Bantul dalam menetapkan asal usul  anak setelah adanya putusan MK, apakah hakim mendasarkan penetapannya pada  Putusan MK ataukah tidak.  Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan MK tidak banyak berpengaruh  terhadap penetapan asal usul anak di PA Bantul. Hal tersebut dikarenakan  hubungan keperdataan yang dimaksud di dalam Putusan MK kurang jelas dan  tidak ada peraturan pelaksanaan terkait uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) ini.  Menurut hakim PA Bantul bahwa hak keperdataan anak luar kawin dengan ayah  biologisnya hanya terbatas pada hak nafkah. Adapun terkait hak nasab, waris dan  wali nikah kembali kepada aturan fikih. Selain itu, penetapan asal usul anak  setelah adanya putusan MK sifatnya tidak jauh berbeda dengan penetapan yang  ada sebelum putusan MK. Hal ini berarti putusan MK tidak menyebabkan adanya  peningkatan upaya hukum masyarakat terhadap status anak luar kawin. Adapun  akibat hukum dari adanya penetapan asal usul anak tersebut ialah dibuatkannya  akta kelahiran anak atas nama ayah dan ibunya dan hak nafkah dari ayahnya.
date: 2016-06-30
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21877/1/1420310074_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21877/2/1420310074_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   MUGHNIATUL ILMA, NIM. 1420310074  (2016) PENETAPAN HAKIM TENTANG ASAL USUL ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL).  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.