TY  - THES
N1  - Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
ID  - digilib22094
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22094/
A1  - HUSNUL KHITAM, LC, NIM. 1220310104
Y1  - 2016/08/26/
N2  - Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama. Hal ini mengakibatkan
kontroversi di kalangan masyarakat. Di satu sisi tidak ada aturan yang jelas di
dalam UU Perkawinan, di sisi lain perkawinan beda agama merupakan kenyataan
yang terjadi di masyarakat. Mesir termasuk negara yang awal-awal melakukan
pembaharuan hukum keluarga, sehingga perkembangan hukum keluarga di Mesir
menarik untuk dicermati. Di samping itu, penduduk Indonesia dan Mesir adalah
mayoritas muslim dengan minoritas non-muslim. Keadaan ini tentunya
menimbulkan fenomena hukum yang menarik, terutama ketika terjadi
perkawinan di antara orang-orang yang berbeda agama.
Tesis ini meneliti perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: pertama, cara
atau keadaan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir; kedua,
persamaan dan perbedaan di kedua negara tersebut; dan ketiga, latar belakang
terjadinya persamaan dan perbedaan dalam pengaturan perkawinan beda agama
di kedua negara tersebut.
Penelitian ini menggunakan teori Kekuatan Sejarah Kuntowijoyo.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan
perbandingan. Adapun sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder
yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum
yang dikumpulkan melalui studi pustaka.
Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa di Indonesia perkawinan beda
agama bisa dilakukan oleh pasangan beda agama apapun. Perkawinan ini diakui
oleh negara setelah melalui prosedur yang relatif berbelit-belit dibandingkan
perkawinan pasangan suami istri yang seagama. Kemudian dicatatkan di lembaga
yang berwenang mencatat perkawinan antara orang-orang selain Islam, yaitu
Kantor Catatan Sipil. Dan sengketa perkawinan beda agama diselesaikan di
Pengadilan Negeri, pengadilan bagi pencari keadilan dari orang-orang selain
Islam.
Di Mesir, perkawinan beda agama diatur sesuai hukum Islam; yakni
menurut pendapat terkuat dalam mazhab Hanafi. Terdapat lembaga pencatat
perkawinan yang khusus mencatatkan perkawinan campuran, termasuk
perkawinan beda agama, yaitu Maktab at-Taus\iq. Kemudian lembaga peradilan
perkara keluarga menyatu di Mahkamah al-Usrah; tidak ada perbedaan antara
pasangan yang seagama dan pasangan yang berbeda agama.
Persamaan dan perbedaan pengaturan perkawinan beda agama di
Indonesis dan Mesir dilatarbelakangi oleh adanya kekuatan-kekuatan agama,
instansi, ideologi, dan budaya yang saling mempengaruhi dan pada akhirnya
mempengaruhi hukum perkawinan.
Penelitian ini berkontribusi memperluas pengetahuan tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur perkawinan beda agama di dalam sebuah
negara dengan penduduk yang majemuk dan pluralis agamanya.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
M1  - masters
TI  - PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MESIR
(STUDI PERBANDINGAN)
AV  - restricted
EP  - 129
ER  -