@mastersthesis{digilib22170,
           month = {August},
           title = {POLITIK PERANG NEGARA KHILAFAH
DALAM PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 1420310069 RIDHO ANUGRAH, SPDI},
            year = {2016},
            note = {Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag},
        keywords = {Taqiyuddin An-Nabhani, Negara Khilafah, Politik Perang},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22170/},
        abstract = {Tesis ini meneliti tokoh Islam, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Ia
merupakan seorang pemikir Islam yang karya-karyanya mencakup banyak bidang
kajian termasuk siyasah. Ia merupakan tokoh pendiri dari gerakan global yang
berjuang mendirikan pemerintahan khilafah Islam, yaitu Hizbut Tahrir. Tesis ini
dilatarbelakangi oleh keingintahuan peneliti tentang konsep politik perang negara
khilafah dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk ke dalam
penelitian pustaka (library research). Penelitian ini membatasi kajiannya pada
studi literatur. Sumber penelitian dibagi menjadi sumber primer dan sekunder
sedangkan teknik analisisnya dibagi menjadi tiga tahapan, mereduksi data, display
data dan interpretasi dan kemudian baru dilakukan penarikan kesimpulan. Objek
yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemikiran tokoh, yaitu Taqiyuddin An-
Nabhani. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori
yang berkaitan dengan konsep perang di dalam Islam (siyasah harbiyah).
Temuan di dalam penelitian ini antara lain: Pertama, politik perang dalam
pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani adalah suatu manajemen peperangan agar
kemenangan berpihak kepada umat Islam dan kekalahan menimpa pihak musuh.
Dalam politik perang berkaitan dengan dimensi praktis dan aktual. Menurutnya,
dalam kondisi perang, agama memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang;
dan melarang hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan. Di dalam politik perang,
An-Nabhani menjelaskan tentang aktivitas spionase dan batasan-batasannya.
Selain masalah spionase, An-Nabhani juga menyinggung masalah gencatan
senjata. Menurutnya, boleh hukumnya melakukan gencatan senjata antara kaum
muslim dan orang kafir. Mengenai aliansi militer (persekutuan militer), An-
Nabhani berpendapat bahwa negara khilafah tidak boleh melakukan hal tersebut
karena menyalahi ketentuan syara?. Tentang militer Islam, menurut An-Nabhani,
prajurit terdiri dari dua bagian, yakni pasukan cadangan dan pasukan reguler.
Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun dikenakan wajib militer.
Kemampuan berfikir setiap prajurit harus ditingkatkan sedemikian rupa dan setiap
prajurit hendaknya dibekali dengan tsaqofah Islam.
Kedua, mengenai relevansi pemikiran An-Nabhani dengan konteks
kekinian, bahwa di dalam HHI (Hukum Humaniter Internasional) Pasal 3
DUHAM, Pasal 6 ICCPR, Konvensi Jenewa jika dilihat secara umum, hal tersebut
senada dengan etika perang di dalam fiqh klasik sekaligus relevan dengan
pendapat An-Nabhani. Menurut An-Nabhani, pada dasarnya Islam melarang
membunuh warga sipil yang tidak ikut berperang. Disamping itu, pandangan An-
Nabhani tentang negara khilafah dapat menjadi solusi mengatasi persoalan umat
Islam seperti: penjajahan Israel atas Palestina, intervensi Amerika, Rusia dan
sekutu-sekutunya di Suriah, hegemoni Amerika atas Irak dan Afganistan. Dengan
kembalinya khilafah, umat Islam akan kembali bersatu dalam satu institusi politik.
Khilafah akan menyatukan umat Islam dengan segala potensi militer yang dimiliki
sehingga kembali menjadikan mereka umat dengan negara yang kuat, berwibawa
dan disegani.}
}