TY  - THES
N1  - DR. SRI WAHYUNI, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum
ID  - digilib22290
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22290/
A1  - DARUL HURMAH, NIM. 11380088
Y1  - 2016/07/19/
N2  - Skripsi yang berjudul "Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan
Niaga terhadap Perkara Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari?ah (Studi
Kasus Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)", membahas adanya tumpang tindih
dasar hukum yang saling berkaitan sehingga dari dasar hukum tersebut menimbulkan
choice of forum pada penyelesaian perkara dalam bidang ekonomi syari?ah, khususnya
pada perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi syari?ah. Berdasarkan perkara di
atas, penyusun mengangkat dua pokok masalah, yaitu: pengadilan manakah yang
berwenang mengadili penyelesaian perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi
syari?ah? Dan payung hukum manakah yang digunakan untuk menentukan
kompetensi terhadap penyelesaian perkara kepailitan dalam transaksi ekonomi
syari?ah terhadap Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG?
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research), yang didukung dengan penelitian lapangan (field
research) sebagai pelengkap. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan
cara berfikir deduktif yang bersifat deskriptif-analitik serta menggunakan pendekatan
yuridis normatif dengan teori penemuan hukum.
Dalam perkara No.3/PAILIT/2014/PN.SMG telah terpenuhi syarat-syarat
kepailitan dan dapat dibuktikan secara sederhana berdasarkan ketentuan di dalam
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Pailit tidak mengenal syari?ah maupun prinsip ekonomi syari?ah.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/032/SK/IV/2006 memberikan
pedoman bahwa permohonan kepailitan hanya menjadi kompetensi absolut pengadilan
niaga tanpa melihat apakah debitur adalah debitur transaksi konvensional atau
transaksi ekonomi syari?ah. Selain itu, pailit bukan perkara yang berkarakter sengketa,
namun kepailitan merupakan permohonan voluntair. Adanya persentuhan kewenangan
mengadili antara pengadilan niaga dengan pengadilan agama, maka berdasarkan Pasal
303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang meskipun di dalam klausul kontrak perjanjian,
penyelesaian sengketa diselesaikan oleh badan arbitrase maka pengadilan niaga tetap
berwenang untuk mengadili.
Dalam analisis penyusun, dapat disimpulkan pada penyelesaian perkara di
bidang perbankan syari?ah, undang-undang perbankan syari?ah merupakan penggerak
utama dalam pengembangan transaksi ekonomi syari?ah di Indonesia. Pengadilan
niaga telah melompati ketentuan hukum perbankan syari?ah yaitu tentang prinsip
ekonomi syari?ah dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syari?ah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/X/PUU/2012 yang
telah menghapuskan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan
Syari?ah, apabila penjelasan dihapus maka akan kembali ke batang tubuh. Hal tersebut
menjadikan sengketa ekonomi syari?ah khususnya di dalam transaksi perbankan
syari?ah merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan agama.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
M1  - skripsi
TI  - KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERKARA KEPAILITAN
DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI?AH

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.3/PAILIT/2014/PN.SMG)
AV  - restricted
ER  -