TY  - THES
N1  - BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum.
ID  - digilib22304
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22304/
A1  - SAGITA CATUR PAMUNGKAS, NIM. 09360001
Y1  - 2016/07/19/
N2  - Gratifikasi mendapat perhatian tersendiri selain tindak pidana korupsi seperti
suap. Perhatian masyarakat tertuju pada pejabat negara yang banyak melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga dalam membuat kebijakan yang tidak pro terhadap
masyarakat banyak, melainkan kepada kepentingan perseorangan. Penelitian ini
bertujuan megnetahui batasan-batasan gratifikasi menurut hukum positif dan hukum
Islam dan mengetahui apakah ada persamaan atau berbeda mengenai gratifikasi
menurut hukum positif dan hukum Islam dalam merespon kepentingan masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
(library research). Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis komparatif
(descriptive-analysis-comparative). Cara mengumpulkan sumber data utama
(primer), yaitu dari al-Qur?an, hadits dan Undang-undang yang membahas tentang
gratifikasi dengan terfokus pada pokok permasalahan. Metode analisis data dilakukan
dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif.
Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa batasan dalam hukum positif
yaitu terletak pada nominal dan motivasi pemberian yang dilakukan terhadap pejabat
Negara. Gratifikasi tidak diperbolehkan jika ada motivasi untuk mempengaruhi
keputusan penerima pemberian. Namun apabila pemberian tersebut tersebut tidak
dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan maka gratifikasi masih
dimungkinkan atau diperbolehkan. Sementara itu, dalam Islam batasan gratifikasi
yang diartikan sebagai risywah dalam hukum Islam apabila pemberian tersebut dapat
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya. Kedua sistem hukum ini memiliki persamaan dalam hal gratifikasi yaitu
pada hukumnya yakni kedua sumber hukum tersebut sama-sama melarang tindakan
gratifikasi terhadap pejabat, namun memperbolehkan gratifikasi terhadap non pejabat.
Sedangkan perbedaannya terletak pada hukuman yang diberikan terhadap penerima
gratifikasi pada waktu melaporkan maupun tidak melaporkannya kepada KPK.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
M1  - skripsi
TI  - GRATIFIKASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
AV  - restricted
ER  -