<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES"^^ . "Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi\r\nPemberantasan Korupsi (KPK) diatur mengenai pengangkatan jabatan\r\nkomisionernya. Komisioner KPK diangkat melalui proses rekruitmen\r\nyang melibatkan pihak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR).\r\nKewenangan Presiden dalam mengangkat calon komisioner KPK dibagi\r\ndengan Tim Pansel yang dibentuknya. Kemudian setelah proses seleksi\r\nyang dilakukan Tim Pansel akan mendapat persetujuan Presiden dan\r\ndiusulkan kepada DPR. Kewenangan DPR tidak hanya menyetujui,\r\ntetapi juga melakukan proses seleksi.\r\nKewenangan DPR tersebut oleh banyak ahli hukum dipandang\r\nmenimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang political\r\ninvation. Karena pada prakteknya DPR lebih memiliki kewenangan\r\nlebih dibanding Presiden. Kewenangan Presiden dalam amanat undangundang\r\ndibagi kepada Tim Pansel. Apakah proses pelibatan ekseutif dan\r\nlegislatif sudah cukup memenuhi prinsip checks and balances?\r\nPenelitian ini disusun menggunakan metode library research.\r\nPenyusun mengumpulkan data-data primer dan sukender sebagai bahan\r\npenelitian. Diantaranya, udang-undang dan literatur terkait dengan\r\nmasalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan\r\npendekatan analisis-dekduktif. Teori yang gunakan untuk menganilis\r\nmasalah adalah teori demokrasi konstitusional.\r\nHasil penelitian ini mengungkapkan, rekruitmen komisioner\r\nyang melibatkan eksekutif dan legislatif tidak memenuhi prinsip checks\r\nand balances. Dalam penerapannya ada ketidakberimbangan\r\nkewenangan. Pada sisi eksekutif undang-undang mengamanatkan\r\nPresiden membentuk Tim Pansel. Di sisi legislatif DPR melakukannya\r\ntanpa ada pelibatan unsur di luar kelembagaannya. Ada ketidaksetaraan\r\nkewenangan. Selain itu, DPR dalam melakukan proses seleksi\r\ncenderung tertutup dan bersifat duplakasi dari kerja Tim Pansel.\r\nKewenangan DPR hanya diterjemahkan dalam sidang komisi III.\r\nSehingga proses seleksi di tangan DPR dimungkinkan terjadinya politic\r\ninvation.\r\nKey Word : Rekruitmen, Presiden dan DPR, Checks and Balances"^^ . "2016-08-15" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 09340060"^^ . "RIDWAN ASHARI"^^ . "NIM. 09340060 RIDWAN ASHARI"^^ . . . . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Text)"^^ . . . . . "09340060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Text)"^^ . . . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Other)"^^ . . . . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Other)"^^ . . . . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Other)"^^ . . . . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Other)"^^ . . . . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH\r\nDPR DAN PRESIDEN\r\nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #22608 \n\nSISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH \nDPR DAN PRESIDEN \nDALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .