eprintid: 22608
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/02/26/08
datestamp: 2016-11-30 02:29:28
lastmod: 2016-11-30 02:29:28
status_changed: 2016-11-30 02:29:28
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: azharee46@gmail.com
creators_name: RIDWAN ASHARI, NIM. 09340060
title: SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH
DPR DAN PRESIDEN
DALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES
ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
keywords: Rekruitmen, Presiden dan DPR, Checks and Balances
note: 1. NURAINUN M, S.H., M.Hum.
2. DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.
abstract: Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur mengenai pengangkatan jabatan
komisionernya. Komisioner KPK diangkat melalui proses rekruitmen
yang melibatkan pihak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR).
Kewenangan Presiden dalam mengangkat calon komisioner KPK dibagi
dengan Tim Pansel yang dibentuknya. Kemudian setelah proses seleksi
yang dilakukan Tim Pansel akan mendapat persetujuan Presiden dan
diusulkan kepada DPR. Kewenangan DPR tidak hanya menyetujui,
tetapi juga melakukan proses seleksi.
Kewenangan DPR tersebut oleh banyak ahli hukum dipandang
menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang political
invation. Karena pada prakteknya DPR lebih memiliki kewenangan
lebih dibanding Presiden. Kewenangan Presiden dalam amanat undangundang
dibagi kepada Tim Pansel. Apakah proses pelibatan ekseutif dan
legislatif sudah cukup memenuhi prinsip checks and balances?
Penelitian ini disusun menggunakan metode library research.
Penyusun mengumpulkan data-data primer dan sukender sebagai bahan
penelitian. Diantaranya, udang-undang dan literatur terkait dengan
masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan
pendekatan analisis-dekduktif. Teori yang gunakan untuk menganilis
masalah adalah teori demokrasi konstitusional.
Hasil penelitian ini mengungkapkan, rekruitmen komisioner
yang melibatkan eksekutif dan legislatif tidak memenuhi prinsip checks
and balances. Dalam penerapannya ada ketidakberimbangan
kewenangan. Pada sisi eksekutif undang-undang mengamanatkan
Presiden membentuk Tim Pansel. Di sisi legislatif DPR melakukannya
tanpa ada pelibatan unsur di luar kelembagaannya. Ada ketidaksetaraan
kewenangan. Selain itu, DPR dalam melakukan proses seleksi
cenderung tertutup dan bersifat duplakasi dari kerja Tim Pansel.
Kewenangan DPR hanya diterjemahkan dalam sidang komisi III.
Sehingga proses seleksi di tangan DPR dimungkinkan terjadinya politic
invation.
Key Word : Rekruitmen, Presiden dan DPR, Checks and Balances
date: 2016-08-15
date_type: published
pages: 105
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: Fakultas Syariah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   RIDWAN ASHARI, NIM. 09340060  (2016) SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH DPR DAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22608/1/09340060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22608/2/09340060_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf