@phdthesis{digilib22621,
           month = {August},
           title = {IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP
TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 09340148 KHOIRUL FUAD},
            year = {2016},
            note = {1. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH., M.Hum.
2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., L.LM., M.A.},
        keywords = {pasal 56 KUHAP,Pengadilan Negeri Yogyakarta},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22621/},
        abstract = {Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka dan terdakwa bukanlah
semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari
segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar terdakwa
mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Seseorang yang telah menjadi
tersangka atau terdakwa tidak berarti telah kehilangan haknya, oleh karena itu,
sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP apabila tersangka atau terdakwa secara ekonomi
termasuk golongan tidak mampu maka berhak mendapatkan bantuan hukum
secara cuma-cuma. Sebagai upaya untuk melaksanakan amanah dari Pasal 56
ayat (1) KUHAP maka dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan
Negeri Yogyakarta.
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah penerapan Pasal 56 KUHAP terhadap Terdakwa yang kurang
mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan apakah pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Jenis penelitian yang penyusun terapkan termasuk dalam
jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik
dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang
terkumpul
Adapun hasil penelitian ini adalah Implementasi Pasal 56 KUHAP
terhadap terdakwa yang kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan amanah pasal tersebut Dan
dalam pelaksanaanya pasal 56 KUHAP tidak ada sanksi bagi aparat penegak
hukum jika pasal tersebut dilanggar. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan di
lapangan diantaranya Terdakwa terkadang tidak mau didampingi oleh Penasihat
Hukum/Advokat karena masih banyak terdakwa yang tergolong tidak mampu dan
diancam hukuman 5 tahun ke atas belum mengetahui tentang bantuan hukum
gratis baginya.}
}