<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)"^^ . "Permasalahan berawal pada periode UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan\r\nperaturan Perundang-undangan dimana dihapusnya TAP MPR dalam jenis dan tata urutan\r\nperaturan perundang-undangan, dalam TAP MPR No I/MPR/2003 terdapat beberapa TAP\r\nMPR yang dinyatakan masih berlaku, yang menyebabkan tidak jelas status hukumnya.\r\nRe-Eksistensi TAP MPR dimulai pada periode berlakunya UU No 12 Tahun 2011 tentang\r\npembentukan peraturan perundang-undangan yang mencabut UU sebelumnya, masuknya\r\nkembali TAP MPR dalam jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan membawa\r\nkonsekuensi, di letakkannya TAP MPR dalam hierarki di bawah UUD 1945 dan di atas\r\nUU menjadi dilema, apakah kemudian TAP MPR sebagai norma penjelas UU, ataukah\r\nkemudian TAP MPR sebagai dasar yuridis pembentukan suatu undang-undang.\r\nPermasalahan juga muncul terkait pengujian terdapat kekosongan peraturan yang\r\nmengatur siapakah yang berwenang menguji jika TAP MPR bertentangan dengan UUD\r\n1945 dan juga siapa yang menguji jika Undang-undang bertentangan dengan TAP MPR.\r\nPenelitian bersifat analisis isi (content analysis) dan analisis kualitatif. Yaitu analisis\r\nyang mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil dari dokumentasi. Jenis\r\npenelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis\r\nnormatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau\r\nberupa norma hukum tertulis. Dalam Penelitian ini, penelitilah yang menjadi subjek dalam\r\npengolahan data mengenai Ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku oleh\r\nKetetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis data tersebut mengacu pada\r\nkerangka teori, yaitu teori mengenai norma dan hierarki norma hukum dan juga teori\r\nPerundang-undangan dan Ilmu perundang-undangan.\r\nDari hasil kajian menunjukkan bahwa setelah Perubahan UUD 1945 MPR tidak lagi\r\nberkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara. Anggota MPR terdiri dari Dewan\r\nPerwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MPR tidak berwenang\r\nlagi menetapkan Ketetapan MPR. Dan fungsi legislasi sepenuhnya dijalan oleh DPR dan\r\nDPD, sesuai prinsip check and balance. Pengujian Ketetapan MPR menjadi suatu\r\npermasalahan yang krusial, TAP MPR dalam hierarki di letakkan di bawah UUD 1945\r\ndan di atas Undang-undang, belum ada pengaturan terkait Pengujian TAP MPR terhadap\r\nUUD 1945 dan UU terhadap TAP MPR. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap TAP\r\nMPR tidak dapat dilakukan, akan tetapi pengujian (Judical review) mungkin dapat\r\ndilakukan apabila, meskipun Undang-Undang tersebut yang sebagai tindak lanjut TAP\r\nMPR diduga telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia 1945. Sementara terkait pengujian TAP MPR terhadap UUD 1945 berdasarkan\r\nasas a contrario actus bahwa yang berhak untuk melakukan pengujian terhadap TAP\r\nMPR adalah MPR itu sendiri."^^ . "2016-07-28" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 11340058"^^ . "MUHAMMAD ABRORI"^^ . "NIM. 11340058 MUHAMMAD ABRORI"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Text)"^^ . . . . . "11340058_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI\r\nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011\r\nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #22626 \n\nANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI \nDALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN \n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 \nTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .