%0 Thesis
%9 Masters
%A RIZZA MAR’ATUS SHOLIKHAH, SPDI, NIM. 1420420023
%B PASCA SARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
%D 2016
%F digilib:22720
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Pendidikan Inklusif, Kementerian Agama, Madrasah  Ibtidaiyah
%P 203
%T PENDIDIKAN INKLUSIF DI KEMENTERIAN AGAMA  (STUDI DI MADRASAH IBTIDAIYAH MA’ARIF GIRILOYO 2 DAN  MADRASAH IBTIDAIYAH YAPPI BALONG)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22720/
%X Pendidikan inklusif merupakan solusi terbaik dari usaha memberikan hak  pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Di lingkup Kementerian  Agama pendidikan inklusif masih belum menjadi prioritas utama namun beberapa  madrasah sudah menjalankan pendidikan inklusif meski tanpa dukungan dari  Kementerian Agama. Pandangan dan arah kebijakan pendidikan inklusif di  Kementerian Agama perlu diketahui agar menjadi proyeksi dari implementasi  pendidikan inklusif di madrasah pada masa mendatang.  Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan sumber data  lapangan yakni Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Madrasah  Ibtidaiyah Ma‟arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong yang ditujukan  untuk mengetahui kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama dan  mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Giriloyo 2  Dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong.  Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan pendidikan inklusif di  Kementerian Agama belum menjadi prioritas karena secara legal Kementerian  Agama belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pendidikan inklusif di  madrasah, sehingga pihak Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Daerah  Istimewa Yogyakarta memandang pendidikan inklusif belum menjadi sebuah hal  yang urgen direalisasikan di lingkup madrasah. Pendapat ini yang menyebabkan  implementasi pendidikan inklusif di madrasah tidak berjalan maksimal, namun pihak  Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa  Yogyakarta berkomitmen merealisasikan pendidikan inklusif di madrasah setelah  ada dasar hukum dari Kementerian Agama Pusat. Belum jelasnya kebijakan inklusif  di Kementerian Agama berdampak pada implementasi pendidikan inklusif di  Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong,  tanpa support apapun dari pemerintah, kedua madrasah ini berjuang sendiri dan  belajar secara otodidak tentang pendidikan inklusif. Meski dalam keterbatasan dana  dan sarana prasarana, pembelajaran di madrasah tetap berjalan dengan kondusif. Guru  beserta orang tua dan masyarakat bekerjasama untuk mewujudkan pendidikan  inklusif di madrasah.
%Z Ro'fah Mudzakir, BSW., MSW., Ph.D.,