relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23100/
title: TELA’AH KRITIS PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48  TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN MENGENAI  EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS OLEH PENGADILAN NEGERI
creator: ONGKY ALEXANDER, NIM. 1320311086
subject: Hukum Islam
description: Hakikat eksekusi putusan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan  oleh para pihak yang bersangkutan kepada pengadilan tujuannya untuk  mendapatkan penyelesaian. Akan tetapi kaitannya dengan ekskusi  arbitrase/basyaranas masih tebang pilih antara Pengadilan Agama atau Pengadilan  Negeri yang berkompetensi dalam mengeksekusi putusan tersebut. Sesuai dengan  UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 59 Ayat (3).  Dalam para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan  berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak  yang bersengketa. Hal ini tentu tidak sinkron dengan UU No 3 Tahun 2006  tentang Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.  Jenis penelitian dalam tesis ini adalah peneliti pustaka (literatur) dengan  mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yg ada kaitannya dengan  penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriftif analitik, yakni mendeskripsikan  dan menganalis UU No. 48 Tahun 2009 pasal 59 Ayat (3) tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Kesimpulan apa yang penulis teliti dalam tesis ini, sebelum lahirnya UU  No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kaitannya dengan eksekusi  Arbitase/Basyarnas itu sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang  Arbitrase/Alternatif dan Penyelesaian Sengketa dijelaskan Pasal 61 bahwa: dalam  hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela putusan.  Dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan  salah satu pihak yang bersengketa. Artinya pengadilan agama tidak punya  kompetensi dalam hal mengeksekusi putusan basyarnas. Akan tetapi, lahirnya  UU No 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara  normatif menjadi kewenagan Pengadilan Agama dalam hal menyelesaikan  sengketa ekonomi syariah serta mengeksekusi putusan Basyarnas . UU No 48  Tahun 2009 Ayat (3) tentang kekuasaan dalam hal eksekusi putusan basyarnas.  bahwa dalam para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela,  putusan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu  pihak yang bersengketa. Sedangkan lahirnya UU No 3 Tahun 2006 tentang  Peradilan Agama dijelaskan, bahwa pengadilan agama yang berkompetensi dalam  hal mengeksekusi putusan tersebut. Sehingga adanya ketimpangan kekuasaan  antara UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan UU No 48 Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
date: 2016-08-30
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23100/1/1320311086_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23100/2/1320311086_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   ONGKY ALEXANDER, NIM. 1320311086  (2016) TELA’AH KRITIS PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS OLEH PENGADILAN NEGERI.  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.