<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH"^^ . "Kebijakan pemblokiran dua puluh dua situs radikal merupakan respon\r\nsekaligus solusi pemerintah dalam mengahadapi berbagai peristiwa aksi kekerasan\r\ndan terorisme yang belakangan ini kerap terjadi dan disebabkan oleh ulah kelompokkelompok\r\nradikal beserta para simpatisaanya. Pemblokiran terhadap situs internet ini\r\ndilakukan karena dalam konten-konten situs internet tersebut mengandung ajakanajakan\r\nuntuk bergabung dengan kelompok radikal samapai ajakan untuk disitegrasi.\r\nNamun, sungguh terdengar ironis apabila dalam realitasnya kebijakan yang pada\r\nawalnya mempunyai tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat malah disambut\r\ndengan derasnya hujan hujatan dan dukungan dari rakyat dalam realisasinya. Hal ini\r\ndisebabkan karena kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara\r\ndemokrasi berupa kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana\r\ntelah diatur dalam UU No. 40/1999 dan UU No. 09/1998.\r\nSkripsi yang berjudul \"Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika\r\n(Kemenkominfo) Tentang Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal Dalam\r\nPerspektif Siyasah\" ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan\r\nmetode kualitatif dan menggunakan model penulisan bersifat deskriptif analitik. Data\r\nyang diperoleh dianalisis melalui teori kebijakan publik dengan pendekatan konsep\r\nketahanan nasional dan good governaunce. Selanjutnya, pada bagian akhir\r\npembahasan juga disajikan analisa dari perspektif siyasah. Kolaborasi ini diharapkan\r\ndapat memperkaya isi pembahasan dan memberi pemahaman yang luas dari berbagai\r\nsudut pandang (dimensi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan\r\npemblokiran terhadap dua puluh dua situs radikal dan relevansinyanya terhadap\r\nnilai-nilai normatif islam yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan As-Sunnah.\r\nHasil dari penelitian ini menununjukan bahwa, kebijakan pemblokiran\r\nterhadap situs-situs radikal yang dilakukan oleh Kemenkominfo sudah tepat.\r\nDikatakan tepat karena, dalam kebijakan tersebut secara garis besar sudah memenuhi\r\nbeberapa prinsip good governaunce seperti: partisipasi, tarnsparansi, akuntabilitas,\r\nefektivitas, dan memandang semua sama. Selain itu, apabila situs-situs radikal tidak\r\ncepat ditanggulangi oleh pemerintah selaku pihak berwenang akan menimbulkan\r\nberbagai kegaduhan (aksi kekerasan) yang dapat berdampak buruk terhadap sisitem\r\nKetahanan Nasional, terutama dalam bidang Pertahanan-Keamanan, Ideologi dan\r\nPolitik. Hal ini sejalan dengan prinsip pengambilan kebijakan dalam islam (siyasah)\r\nyang harus didasarkan kepada kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dengan\r\ndemikian, pengaruh dari kelompok dan paham radikalisme yang dapat menimbulkan\r\nperpecahan dalam rakyat dapat diindikasikan sebagai kerusakan.\r\nAkan tetapi, ada beberapa potensi kegagalan dari proses implemenatasi\r\nkebijakan ini diantaranya, adanya pengabaian terhadap aspek yuridis (tidak ada\r\npayung hukum yang kuat) dan beberapa terhadap aspek administratif."^^ . "2016-08-30" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 12370027"^^ . "YUSUF AMBARI"^^ . "NIM. 12370027 YUSUF AMBARI"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Text)"^^ . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Text)"^^ . . . "12370027_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA\r\nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL\r\nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #23189 \n\nKEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA \nTENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA SITUS RADIKAL \nDALAM PERSPEKTIF SIYASAH\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Islam"@id . .