relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23193/ title: KEBIJAKAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH creator: MUH RIFQI IQSOBAYADINUR, NIM. 12370053 subject: Hukum Islam description: Kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan di DKI Jakarta yang secara umum memiliki permasalahan keterbatasan lahan untuk memenuhi kebutuhan tata ruang perkotaan. Namun, reklamasi dapat menyebabkan dampak buruk yang berpengaruh bagi keberlangsungan hidup bagi masyarakat nelayan yang menempati kawasan sekitar reklamasi. Penelitian ini yang berjudul "Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama Tentang Reklamasi Teluk Jakarta Dalam Perspektif Siyasah" bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak kebijakan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta tentang reklamasi teluk Jakarta dalam pandangan teori hak dan kewajiban khalifah menurut Al-Mawardi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) di RW 01 Kampung Pemukiman Nelayan Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara dengan menggunakan pendekatan sosiologis-politik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat kampung Muara Angke dengan melalui teknik wawancara sebagai data primer kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan fenomena tersebut. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan, yaitu: Pertama, bahwa kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi teluk Jakarta memberikan dampak politik, ekonomi dan lingkungan terhadap masyarakat nelayan kampung Muara Angke. Kedua, kebijakan reklamasi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hak dan kewajiban khalifah menurut Imam al-Mawardi yakni dari segi hak bagi seorang pemimpin belum dapat terpenuhi dan kewajiban bagi seorang pemimpin melalui kebijakan reklamasi ini tidak mencerminkan sikap adil terhadap masyarakat nelayan dan tidak melalui musyawarah secara mufakat, sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan tidak menaati perintah pemimpinnya. Justru yang terjadi masyarakat nelayan menyatakan menolak terhadap kebijakan reklamasi tersebut yang berdampak langsung kepada mata pencaharian nelayan dan berdampak terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya proyek reklamasi terdapat masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yaitu terjadi kasus penyuapan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta oleh pihak pengembang untuk memuluskan pengesahan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menyatakan keberatan atas kontribusi sebanyak 15 persen yang diwajibkan kepada pengembang. date: 2016-08-30 type: Thesis type: NonPeerReviewed format: text language: en identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23193/2/12370053_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf format: text language: en identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23193/1/12370053_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf identifier: MUH RIFQI IQSOBAYADINUR, NIM. 12370053 (2016) KEBIJAKAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.