TY  - THES
N1  - DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.
ID  - digilib23194
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23194/
A1  - SAKBAN KHUSEN, NIM. 12370078
Y1  - 2016/08/30/
N2  - Konsep human rights city adalah sebuah konsep kota hak asasi manusia (HAM) yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh People?s Movement for Human Rights Education/Learning. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut terutama oleh World Human Rights Cities Forum (WHRCF). Semenjak gerakan global ini mendapatkan pengakuan dan dukungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2013 melalui Resolusi Dewan HAM PBB No. 24 tahun 2013 mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan dan perlindungan HAM, maka konsep ini mulai dikenalkan di Indonesia yang kemudian diterjemahkan sebagai kabupaten/kota ramah HAM. Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang sedang menerapkan konsep human rights city ini. Lalu, apa yang melatarbelakangi Kabupaten Wonosobo menerapkan konsep tersebut dalam sebuah kebijakan publik, dan bagaimana kebijakan tersebut bila dipandang dari kacamata siy?sah dust?riyyah ? Penelitian ini menggunakan teori siy?sah dust?riyyah, yang mengkaji hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena ruang lingkup pembahasannya yang sangat luas, fikih siy?sah dust?riyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Sebelum hasil penelitian dianalisis menggunakan teori siy?sah dust?riyyah, hasil penelitian dibahas dahulu menggunakan konsep kebijakan publik untuk menjelasakan proses kebijakan kabupaten/kota ramah HAM di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) serta menggunakan metode deksriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dilatarbelakangi oleh program dari pemerintah pusat seperti RANHAM jilid 3, Permenkumham no. 25 tahun 2013, inspirasi dari Kota Gwangju sebagai human rights city, adanya fitur-fitur kompatibel sebagai modal awal menjadi kabupaten ramah HAM, dan juga dukungan dari WHRCF. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ini sangat sejalan dan relevan dengan prinsip-prinsip siy?sah dust?riyyah, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara im?m dan rakyat. Kewajiban ulil amri melakukan kebijakan sebagai pengaturan bagi rakyatnya/warganya demi terwujudnya kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam keseluruhan proses kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Namun, karena kurang meratanya sosialisasi dari pihak Pemda terhadap warga Kabupaten Wonosobo, menyebabkan ketidaktahuan sebagian warga terhadap kebijakan ini, khususnya mereka yang tinggal di daerah pinggiran kota dan pedesaan.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Human Rights City
KW  -  Kebijakan Publik
KW  -  dan Siy?sah Dust?riyyah.
M1  - skripsi
TI  - KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA
AV  - restricted
ER  -