eprintid: 23545
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/02/35/45
datestamp: 2017-01-18 01:49:14
lastmod: 2017-01-18 01:49:14
status_changed: 2017-01-18 01:49:14
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: RIDUANSYAH PUTRA, NIM. 11340143
title: IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT DI KOTA SUBULUSSALAM, ACEH
ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
keywords: Qanun Jinayat, Politik Hukum, Konsep maslahah
note: 1. Mansur S. Ag., M.Ag.
2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
abstract: Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mendapatkan legalitas dari
pemerintah pusat untuk menerapkan Syari’at Islam. Legalisasi penerapan syari’at
Islam ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Undang-undang No 44 Tahun 1999
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa
Aceh sebagai jaminan terhadap pelaksana syari’at Islam. Sementara Undangundang
No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka
memperkuat dan mempertegas penerapan syari’at Islam di Aceh. Pada tanggal 27
september 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mensahkan satu produk
hukum setingkat qanun, yaitu Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
Kelahiran qanun ini banyak menuai kontroverversi di tengah masyrakat, baik
ditingkat Nasional maupun Internasional. Qanun Jinayat ini sudah diberlakukan
lebih dari satu tahun. Di dalam perjalanan qanun jinayat ini banyak mendapat
hambatan, baik dari dalam atau pun dari luar Aceh. Qanun jinayat ini berlaku di
seluruh wilayah provinsi Aceh. Hanya beberapa daerah saja yang dalam
pelaksanaannya berjalan lancar, seperti Banda Aceh yang menjadi rule model
dalam pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, lhoksmawe, Aceh Besar dan lain
sebagainya. Dengan demikian, persoalan diatas menimbulkan adanya pertanyaanpertanyaan
krusial untuk dijawab dalam penelitian ini, yaitu bagaimana
implementasi qanun jinayat di Kota Subulussalam, apa saja faktor pendukung dan
penghambat implementasi qanun di Kota Subulussalam ?
Teori politik Hukum dan Konsep Maslahah adalah teori yang dipakai dalam
menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Politik hukum menentukan
kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan
dibentuk nantinya. Sedangkan Konsep Maslahah berarti sesuatu yang
mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan
(madharat). Jenis penelitian ini adalah field Research (penelitian lapangan), sifat
penelitian ini adalah deskriftif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, interview, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normatif, sedangkan analisis data yang digunakan adalah instrumen
analisis kualitatif.
Hasil peneilitian ini adalah: 1) ketidakefektifan qanun No 6 tahun 2014
tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam disebabkan oleh ketidakseriusan
dan tidak tegasnya pemerintah Kota Subulussalam dalam menegakkan Syari’at
Islam. 2) Tidak optimalnya sosialisasi qanun jinayat terhadap masyarakat, oleh
pemerintah Kota Subulussalam.
date: 2016-11-30
date_type: published
pages: 152
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   RIDUANSYAH PUTRA, NIM. 11340143  (2016) IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA SUBULUSSALAM, ACEH.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23545/1/11340143_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23545/2/11340143_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf