@phdthesis{digilib23548,
           month = {September},
           title = {FUNGSIONALISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN DIY},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 12340051 AULIA FRIZCAR POHAN},
            year = {2016},
            note = {1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. ACH. TAHIR, S.H., S.H.I., LL.M., M.A.},
        keywords = {Badan Permusyawaratan Desa(BPD)proses demokratisadi  Depok Sleman},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23548/},
        abstract = {Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik
di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan
mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Dimana untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi
masyarakat. Aspirasi dari masyarakat khususnya masyarakat di desa, tentunya tidak akan
tersalurkan dengan baik jika instansi yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi tersebut
(BPD) tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan-peraturan
yang berlaku. Selain itu, BPD juga berperan penting dalam proses pilkades, dan
pembuatan peraturan desa yang dapat diartikan bahwa BPD turut berperan dalam proses
demokratisasi di lingkungan masyarakat desa. Namun, pada kenyataannya peran BPD
dalam proses demokratisasi di lingkungan masyarakat desa tidak terlepas dari adanya
kendala-kendala yang mengakibatkan proses tersebut tidak berjalan sesuai dengan
semestinya.
Untuk menjawab masalah tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian
Yuridis-Empiris yakni berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
yuridis-sosiologis. Data diambil langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan
melalui telaah pustaka serta kajian atas peraturan-peraturan terkait. Penelitian ini bersifat
deskriptif-analistik yakni mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian dan
menganalisisnya dengan teori dan logika hukum.
Hasil penelitian menunjukkan, BPD di Kecamatan Depok sebagai lembaga
pemerintahan desa dan sebagai wujud demokrasi dalam pemerintahan desa, telah berhasil
dalam memajukan demokratisasi di Kecamatan Depok sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan prinsip demokrasi serta asasasas
dari good governance. Keberhasilan tersebut dilihat dari 3 aspek; fungsi BPD
terhadap penyaluran aspirasi aspirasi masyarakat, fungsi BPD dalam proses pilkades, dan
fungsi BPD terhadap pembuatan peraturan desa. Selain itu, juga terdapat faktor-faktor
pendukung dalam proses demokratisasi bagi BPD di Kecamatan Depok; faktor Civil
Society, dan faktor sinergi antar Stakeholders, serta faktor-faktor penghambatnya yaitu;
faktor hukum, faktor sosial, dan faktor geografis.}
}