relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23577/
title: PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TUNJUNGHARJO  KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN  DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  TENTANG DESA
creator: FATCHUN NA’IM, NIM. 12340052
subject: Ilmu Hukum
description: Bergotong royong, kerja bakti, saling membantu sesama adalah hal yang biasa  dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Hampir-hampir tidak ada jarak yang memisahkan  antara satu orang dengan yang lainnya. Kedekatan inilah yang membuat warga desa  menjadi layaknya seperti keluarga sendiri. Hal ini pula yang menjadi asas pengaturan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu tujuannya adalah  untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pada Pasal 81 ayat (2)  disebutkan bahwa “pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan  melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.” Atas amanat  tersebut sudah seharusnya seluruh desa di Indonesia mematuhinya. Namun pada tahun  2015 terdapat pembangunan drainase di Dukuh Tompe Desa Tunjungharjo Kecamatan  Tegowanu Kabupaten Grobogan yang tidak melibatkan masyarakat desa, melainkan  diserahkan kepada pihak ketiga di luar masyarakat Desa Tunjungharjo. Berdasarkan  problematika tersebut penyusun merumuskan masalah bagaimana pelaksanaan  pembangunan Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan  apakah pelaksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten  Grobogan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Untuk menjawab masalah tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian  Yuridis-Empiris yakni berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan  yuridis-sosiologis. Data diambil langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan  melalui telaah pustaka serta kajian atas peraturan-peraturan terkait. Penelitian ini bersifat  deskriptif-analistik yakni mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian dan  menganalisisnya dengan teori dan logika hukum.  Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pelaksanaan pembangunan drainase di atas  bukan termasuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa Tunjungharjo Tahun 2015, itu  merupakan aspirasi dari Bapak Bambang Ismoyo yang merupakan anggota DPRD  Kabupaten Grobogan untuk melakukan pembangunan dengan menggunakan jasa pihak  ketiga tanpa melibatkan masyarakat desa. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Desa  Tunjungharjo hanya menerima saja program tersebut. Kedua pelaksanaan pembangunan  Desa Tunjungharjo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, karena melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2) dimana seluruh pembangunan Desa  Tunjungharjo harus berdasarkan RKP Desa Tunjungharjo, selanjutnya pembangunan  tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa  Tunjugharjo dengan semangat gotong royong. Pemerintah Desa Tunjungharjo juga  melanggar ketentuan pada Pasal 82 ayat (1), yaitu dalam kasus pembangunan drainase di  Dukuh Tompe hak masyarakat untuk tahu rencana dan pelaksanaan pembangunan desa  dihianati oleh Pemerintah Desa Tunjungjarjo. Atas hal tersebut Pemerintah Desa  Tunjungharjo dapat di kenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran  tertulis. Apabila sanksi tersebut tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian  sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
date: 2016-11-25
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23577/1/12340052_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23577/2/12340052_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   FATCHUN NA’IM, NIM. 12340052  (2016) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TUNJUNGHARJO KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.