%0 Thesis
%9 Skripsi
%A UNI MALIHAH, NIM: 12340132
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2016
%F digilib:23586
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan,  Pertimbangan Hukum
%P 113
%T TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN  PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI  (STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN  TINGGI DIY)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23586/
%X Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberi  wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan apabila  dalam proses penyidikan tidak ditemukan cukup bukti atau perisitiwa tersebut  ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.  Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan menjadi bahan tudingan  dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan  berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini.  Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan (library  research) dan penelitian lapangan (field research). Dimana untuk menjawab  rumusan masalah dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan pada  berkas Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015  dan wawancara semiterstuktur kepada kejaksaan tinggi DIY untuk melengkapi  data primer yang ada. Adapun objek dari penelitian ini adalah Surat Perintah  Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015. Berdasarkan hal  tersebut maka dirumuskan pokok permasalahan yakni apakah yang menjadi  pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah  penghentian penyidikan tersebut, dan apakah penerbitan surat perintah  penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Jaksa Agung  No. Perja/039/A/Ja/10/2010.  Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat  disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam  menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-  369/O.4/Fd.1/08/2015 adalah dikarenakan tidak terdapat cukup bukti dan  penerbitan surat perintah penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan  Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010.  Kata kunci: Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan,  Pertimbangan Hukum
%Z 1. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H.,M. Hum.  2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum.