<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY)"^^ . "Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberi\r\nwewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan apabila\r\ndalam proses penyidikan tidak ditemukan cukup bukti atau perisitiwa tersebut\r\nternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.\r\nDikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan menjadi bahan tudingan\r\ndari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan\r\nberbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini.\r\nPenelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan (library\r\nresearch) dan penelitian lapangan (field research). Dimana untuk menjawab\r\nrumusan masalah dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan pada\r\nberkas Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015\r\ndan wawancara semiterstuktur kepada kejaksaan tinggi DIY untuk melengkapi\r\ndata primer yang ada. Adapun objek dari penelitian ini adalah Surat Perintah\r\nPenghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015. Berdasarkan hal\r\ntersebut maka dirumuskan pokok permasalahan yakni apakah yang menjadi\r\npertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah\r\npenghentian penyidikan tersebut, dan apakah penerbitan surat perintah\r\npenghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8\r\nTahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Jaksa Agung\r\nNo. Perja/039/A/Ja/10/2010.\r\nSetelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat\r\ndisimpulkan bahwa Pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam\r\nmenerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-\r\n369/O.4/Fd.1/08/2015 adalah dikarenakan tidak terdapat cukup bukti dan\r\npenerbitan surat perintah penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan\r\nUndang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan\r\nPeraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010.\r\nKata kunci: Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan,\r\nPertimbangan Hukum"^^ . "2016-11-30" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM: 12340132"^^ . "UNI MALIHAH"^^ . "NIM: 12340132 UNI MALIHAH"^^ . . . . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Text)"^^ . . . . . "12340132_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Text)"^^ . . . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN\r\nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI\r\n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN\r\nTINGGI DIY) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #23586 \n\nTINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN \nPENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI \n(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN \nTINGGI DIY)\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .