eprintid: 23586
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/02/35/86
datestamp: 2017-01-19 02:33:46
lastmod: 2017-01-19 02:33:46
status_changed: 2017-01-19 02:33:46
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: UNI MALIHAH, NIM: 12340132
title: TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI
(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN
TINGGI DIY)
ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
keywords: Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan,
Pertimbangan Hukum
note: 1. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H.,M. Hum.
2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum.
abstract: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberi
wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan apabila
dalam proses penyidikan tidak ditemukan cukup bukti atau perisitiwa tersebut
ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan menjadi bahan tudingan
dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan
berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini.
Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan (library
research) dan penelitian lapangan (field research). Dimana untuk menjawab
rumusan masalah dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan pada
berkas Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015
dan wawancara semiterstuktur kepada kejaksaan tinggi DIY untuk melengkapi
data primer yang ada. Adapun objek dari penelitian ini adalah Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015. Berdasarkan hal
tersebut maka dirumuskan pokok permasalahan yakni apakah yang menjadi
pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah
penghentian penyidikan tersebut, dan apakah penerbitan surat perintah
penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Jaksa Agung
No. Perja/039/A/Ja/10/2010.
Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat
disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam
menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-
369/O.4/Fd.1/08/2015 adalah dikarenakan tidak terdapat cukup bukti dan
penerbitan surat perintah penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan
Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010.
Kata kunci: Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan,
Pertimbangan Hukum
date: 2016-11-30
date_type: published
pages: 113
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   UNI MALIHAH, NIM: 12340132  (2016) TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN TINGGI DIY).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23586/1/12340132_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23586/2/12340132_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf