%A NIM : 12380042 YENNY PUJI LESTARI
%O RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH., MH.
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERJANJIAN PENJAMINAN SYARIAH
PADA PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CABANG YOGYAKARTA
%X Perjanjian penjaminan syariah adalah suatu pengaman yang efektif bagi
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menjaga kualitas pembiayaannya.
Lembaga penjaminan pembiayaan syariah menjadi pihak yang menawarkan
penjaminan syariah yang disesuaikan dengan produk-produk LKS. Perjanjian
penjaminan syariah melibatkan tiga pihak yaitu penjamin, penerima jaminan dan
tejamin, namun keterlibatan para pihak mengalami modifikasi dengan terjamin
tidak mengetahuai bahwa pembiayaannya dijaminkan. Hal ini bertujuan untuk
menekan morral hazard terjamin. Morral hazard ini merupakan perilaku jahat
terjamin untuk tidak memenuhi kewajibannya finasialnya sehingga menimbulkan
kemudharatan bagi penjamin dan penerima jaminan. Perjanjian penjaminan
syariah berisi ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang ujrah ( imbal jasa
kafalah), ta’widh dan subrogasi atas penjaminan syariah. Ujrah hanya dibayarkan
oleh terjamin, bukan secara bersama-sama dengan penerima jaminan. Atas hal
tersebut, penyusun merasa tertarik untuk menganalisis kedudukan para pihak
beserta perjanjian penjaminan syariah di Askrindo Syariah yang dipandang
berdasarkan hukum Islam dan peraturan-perundang-undangan.
Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian
lapangan (field research). Sifat penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah
deskriptif-analitik, yaitu mengamati dan membaca permasalahan menggunakan
data-data yang didapat di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan
pendekatan normatif-yuridis yang menggunakan peraturan perundang-undangan
dan teori hukum Islam berupa kafalah dan kaidah hukum Islam.
Hasil penelitiaan yang telah penyusun lakukan di Askrindo Syariah cabang
Yogyakarta ini adalah telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan
perundangan penjaminan syariah. Keterlibatan para pihak boleh mengalami
modifikasi dengan dibuat tanpa sepengetahuan terjamin, namun keberadaan
terjamin tetap terwakili oleh penerima jaminan melalui permohonan penerbitan
sertifikat kafalah yang juga mengatasnamakan terjamin. Beberapa catatan yang
menurut penyusun perlu ditekankan adalah dalam setiap perjanjian pokok yang
melibatkan pihak ketiga (penjamin) seharusnya pihak debitor (terjamin) membuat
surat kuasa khusus untuk melimpahkan kekuasaan pembiayaanya kepada kreditor
(penerima jaminan) dan dalam pembagian pembayaran ujrah yang seimbang
antara terjamin dan penerima jaminan.
Kata kunci: perjanjian penjaminan syariah, ujrah (imbal jasa kafalah), ta’widh dan
subrogasi atas penjaminan syariah
%K perjanjian penjaminan syariah, ujrah (imbal jasa kafalah), ta’widh dan
subrogasi atas penjaminan syariah
%D 2016
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib23617