TY  - THES
N1  - 1. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
2. Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum
ID  - digilib23941
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23941/
A1  - SIGIT SANTOSO, NIM : 12340023
Y1  - 2016/08/30/
N2  - Kegiatan pembangunan jalan merupakan salah satu alternatif untuk
memperlancar arus tranportasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Untuk itu dari
tahun ke tahun Pemerintahan Kabupaten Bantul akan terus melakukan kegiatan
pembangunan jalan agar Kabupaten Bantul dapat terus berkembang terutama dari
segi pembangunan infrastruktur daerahnya. Untuk melakukan kegiatan
pembangunan rehabilitasi/peningkatan jalan ini tentunya tidak mungkin dilakukan
sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tanpa keterkaitan pihak lain. Maka
melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul diadakanlah pelelangan untuk
mencari kontraktor pelaksana yang dapat melakukan kegiatan pembangunan jalan
ini.
Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Pelaksanaan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian
Pemborongan Dalam Pembangunan Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu antara
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Dengan PT. Maju Sarana Mulya.
Apakah sepenuhnya terpenuhi atau tidak asas kebebasan berkontrak pada
perjanjian pemborongan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana data
sekunder yang dipakai yakni berupa perjanjian kontrak antara PT. Maju Sarana
Mulya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan beberapa peraturan yang terkait dalam
perjanjian tersebut, sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian
lapangan (Field Research) yaitu dengan cara penyusun melakukan penelitian
langsung kelokasi penelitian yaitu Kantor Dinas Kabupaten Bantul dan Kantor
PT. Maju Sarana Mulya untuk memperoleh data yang diperlukan.
Dari hasil penelitian menu njukan bahwa perjanjian pemborongan antara
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan PT. Maju Sarana Mulya dibuat
dalam bentuk perjanjian baku (standar) dimana pembuatan, ketentuan dan syaratsyarat
telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam hal ini pada dasarnya
asas kebebasan berkontrak adalah seseorang bebas untuk membuat atau tidak
membuat perjanjian, bebas menentukan isi berlakunya dan syarat perjanjian
dengan bentuk tertentu atau tidak dan memilih undang-undang mana yang akan
dipakai pada perjanjian tersebut, maka perjanjian ini tidak bertentangan dengan
asas kebebasan berkontrak. Tetapi dengan dibuatnya perjanjian ini dalam bentuk
baku, maka ada salah satu pihak yang dirugikan karena perjanjiannya dibuat oleh
salah satu pihak. Hal tersebut disebutkan di salah satu klausula yang dimana isi
klausula tersebut tentang jangka waktu dan ganti rugi. Sehingga tujuan dari asas
kebebasan berkontrak tidak terwujud dimana tujuan asas kebebasan berkontrak
adalah mencapai kesejahteraan yang serasi, selaras dan seimbang dengan
kepentingan masyarakat.
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - ASAS KEBEBASAN
KW  -  BERKONTRAK
KW  -  PERJANJIAN PEMBORONGAN
M1  - skripsi
TI  - PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN
PEMBORONGAN
(Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu, Kemusuk
Lor, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul)
AV  - restricted
EP  - 100
ER  -