%A NIM. 12340057 MUHAMMAD AULIYA RAHMAN
%O 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M. Hum.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
%T PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DI DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015
%X Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya
yang sah. Salah satu pengelolaan aset daerah adalah penghapusan. Masalah
penghapusan barang-barang milik daerah merupakan masalah yang tidak
dapat dianggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berada dalam
kepengurusan serta penguasaannya pada suatu instansi pemerintah tidak
memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka
sangat dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang yang belum
dihapus tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan konstribusi
terhadap kegiatan opersional dalam bekerjanya pemerintahan, sehingga
secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan karena terhadap
pengadaan barang-barang milik daerah dan terhadap pengelolaannya tetap
diajukan anggaran biaya pemeliharaan.
Penelitian itu adalah penelitian lapangan (field research). Dalam
penelitian ini penyusun memperoleh data dari wawancara dan observasi serta
penelusuran dokumen-dokumen yang ada di Dinas Bangunan Gedung Dan
Aset Daerah Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan empiris yuridis yaitu dengan melihat proses
pelaksanaan penghapusan barang milik daerah di Dinas Bangunan Gedung
Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang kemudian disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam penelitian
menggunakan teori asas-asas umum pemerintahan yang layak, teri keuangan
negara, serta teori pengelolaan keuangan negara.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan barang milik
daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung Dan Aser Daerah
terkhusus barang bergerak seperti kendaraan, pelaksanaan penghapusannya
melalui lelang, yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Yogyakarta, yang mana penilaian harga
barang menggunakan harga perikaraan/harga taksir. Sedangkan menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan
penghapusan menyebutkan, bahwasannya penilaian barang milik daerah
selain tanah/atau bangunan dilaksanakan berdasarkan nilai perolehan
dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut,
sehingga ketika pelaksanaan penghapusan aset daerah khususnya barang
bergerak menggunakan harga perkiraan/harga taksiran sebagai dasar
penghapusan aset, maka akan berdampak langsung kepada kesalahan
pencatatan jumlah aset pada neraca pemerintah daerah yaitu dihapus tidak
sebesar harga perolehan tetapi sebesar harga lelang atau nilai jual aset.
%K PENGHAPUSAN, BARANG MILIK DAERAH, DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH, KOTA YOGYAKARTA
%D 2016
%I UIN Sunan Kalijaga
%L digilib23946