%A NIM. 12240060 FAJAR TANJUNG TURSINA
%O Achmad Muhammad, M.Ag.
%T IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2015-2016
%X Bagi masyarakat dan pribadi saat ini menganggap bahwa perkawinan
merupakan masalah yang serius yang harus dilakukan didepan pegawai pencatat
nikah agar dapat diakui oleh negara dan sah secara hukum negara serta
terpenuhinya syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama. Kebijakan
pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 menyebutkan bahwa jika
melangsungkan pernikahan di KUA gratis, dan jika melangsungkan pencatatan
pernikahan di luar KUA membayar sebesar Rp. 600.000,00. KUA Kecamatan
Nanggulan merupakan lembaga yang menerapkan kebijakan tersebut. Penerapan
dari PP No. 48 Tahun 2014 masih baru dan masyarakat pada umumnya belum
mengetahui tentang isi dari Peraturan Pemerintah tersebut, terutama para calon.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi sebagai alat
pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan
teknik analisis kualitatif dengan menginterpretasikannya dalam kalimat sederhana
sehingga dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai
hasil penelitian. Untuk menguji keabsaan data yang diperoleh, peneliti
menggunakan metode ketekunan pengamatan, kecukupan referensial, dan
triangulasi.
Setelah melakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa kebijakan
pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 di KUA kecamatan
Nanggulan telah diimplementasikan sejak peraturan tersebut disahkan yaitu pada
tanggal 27 Juni 2014. Dalam implementasinya, KUA Kecamatan Nanggulan
melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui 2 cara, yaitu: publik dan
personal. Hanya dari sisi materi masyarakat banyak yang belum memahami
perihal teknis dan batasan masyarakat kurang mampu. Implementasi kebijakan
pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 di atas juga membawa
dampak menurunnya tingkat pencatatan pernikahan di luar KUA Kecamatan
Nanggulan sebesar 32%, karena sebagian masyarakat merasa keberatan dengan
nominal biaya, sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2014 tersebut.
%K Implementasi, Kebijakan Pembiayaan Nikah, KUA Kecamatan
Nanggulan
%D 2016
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib23962