TY  - THES
N1  - 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.H.
ID  - digilib24735
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24735/
A1  - RIZAL PANATAGAMA ISKANDAR, NIM. 10340061
Y1  - 2017/01/31/
N2  - Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perkawakilan Rakyat Daerah, perhatian masyarakat Indonesia kembali
tertuju pada lembaga legislatif tersebut. Pasalnya, Undang-Undang digadanggadang
menjadi bentuk baru yang lebih sempurna dan relevan untuk mengganti
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Peneliti tertantang untuk
membuktikannya. Kuncinya terletak pada peran dan fungsi lembaga legislatif
yang lebih efektif dan mumpuni dalam menciptakan semangat check dan balance
dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertanyaannya adalah Bagaimana dinamika
fungsi lembaga legislatif di Indonesia sebelum dan setelah disahkannya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014?
Demi mendapatkan jawaban yang objektif, pertanyaan di atas akan dijawab
dengan penelitian Normatif-Yuridis berbentuk penelitian kepustakaan, Penelitian
dilakukan dengan metode deduktif. Artinya peneliti akan terlebih dahulu
menjelaskan fungsi-fungsi lembaga legislatif secara teoritik, kemudian fungsi
tersebut dilihat relevansinya pada masing-masing lembaga legislatif dalam
Undang-Undang yang menjadi objek penelitian. Dengan memperhatikan fungsifungsi
lembaga legislatif tersebut pada dua undang-undang, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, diharapkan
akan ditemukan garis merah perbedaan dan persamaan tanggung jawab dan
weewenang lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya dalam negara hukum
Indonesia.
Akhirnya peneliti menemukan. Dalam rangka menjalankan perannya,
lembaga legislatif di Indonesia memiliki tiga fungsi; fungsi legislasi; fungsi
representasi; dan fungsi pengawasan. Lembaga-lembaga legislatif, baik MPR,
DPR, dan DPD memiliki fungsi-fungsi tersebut, walaupun dengan porsi yang
berbeda. Undang-Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengamatkan MPR
untuk menjalankan fungsi legislasi yang lebih kurang sama dengan amanat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. DPR memiliki sedikit perbedaan fungsi
representasi pasca Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014, yakni tidak adanya
Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara, yang mana fungsi ini disebutkan dengan
terang dalam undang-undang terdahulu. Terkahir fungsi DPD. Ini demikian
menarik karena adanya penerapan peran baru. Lembaga perwakilan daerah ini
memiliki fungsi legislasi yang lebih luas dengan dapatnya mengajukan rancangan
undang-undang berdasarkan program legislasi nasional.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Lembaga Negara
KW  -  Parlemen
KW  -  Fungsi legislatif
M1  - skripsi
TI  - DINAMIKA LEMBAGA LEGISLATIF
PASCA UNDANG?UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
AV  - restricted
ER  -