relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24736/
title: PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK SOSIAL  MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012  TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
creator: ROBBY KURNIAWAN, NIM. 10340070
subject: Ilmu Hukum
description: Penanganan konflik sosial di Indonesia seringkali diiringi dengan  kekhawatiran atas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekhawatiran itu  dikarenakan belum jelasnya bentuk dan pola perlindungan hak asasi manusia  dalam mekanisme penanganan konflik. Setelah disahkannya Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, lengkap dengan PP  Nomor 2 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksanaannya, kekhawatiran tersebut  mestinya dihilangkan. Diperlukan Penelitian yang serius untuk menuntaskan  kegelisahan itu. Apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang  Penanganan Konflik Sosial sudah menjamin perlindungan HAM? Dan bagaimana  bentuk perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam undang-undang  tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan penting, dan sekaligus menjadi  permasalahan utama penelitian ini.  Pertanyaan di atas akan dijawab dengan penelitian Normatif-Yuridis  berbentuk penelitian kepustakaan, dengan pendekatan doktrin hukum HAM.  Penelitian dilakukan dengan metode deduktif. Penyusun memulainya dengan  merangkum muatan hak asasi manusia dalam hukum HAM Indonesia. Kemudian  muatan itu dikonfirmasikan dengan undang-undang, sebagai objek penelitian ini.  Selanjutnya, untuk mengungkap poin-poin perlindungan HAM dalam undangundang,  penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori konflik sosial.  Harapannya penelitian ini dapat membuka pandangan pembaca atas nilai dan  muatan HAM yang terkandung dalam UU Nomor 7 Tahun 2012.  Setelah penelitian diselesaikan, penyusun menemukan beberapa poin  sebagai hasilnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 sebagian besar  telah mengandung muatan materi hak asasi manusia yang diatur dalam hukum  HAM Indonesia. Namun ada beberapa materi HAM yang tidak disebutkan secara  jelas, yakni 1) hak yang sama atas akses sumber daya alam, dan 2) hak  perlindungan hukum, khususnya pasca konflik sosial. Adapun bentuk  perlindungan HAM yang terkandung dalam UU Penanganan Konflik Sosial ini,  secara garis besar dapat disarikan pada; 1) Pemerintah bertanggung jawab untuk  mengelola potensi konflik; 2) Pengakuan atas mekanisme sosial dan pranata adat  dalam penanganan konflik sosial; 3) Adanya hak publik untuk ikut serta dalam  proses penanganan konflik sosial; dan 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk  memulihkan hak asasi manusia pasca konflik sosial.
date: 2017-01-31
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24736/2/10340070_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24736/1/10340070_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   ROBBY KURNIAWAN, NIM. 10340070  (2017) PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.