<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN)"^^ . "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai\r\nkonstitusi Negara telah memberikan jaminan dengan tegas berkaitan dengan\r\nkemerdekan berserikat dan berkumpul serta berpendapat secara demokratis. Ini\r\nmerupakan hak bagi semua warga negara Indonesia. Kemerdekaan berserikat\r\ndiwujudkan salah satunya melalui pembentukan Partai Politik. Baik secara historis\r\nmaupun sekarang, keberadaan Partai Politik tidak lepas dari proses dinamik yang\r\ntak jarang menimbulkan konflik atau perselisihan baik secara internal atau\r\neksternal. Bila kemudian hari terjadi perselisihan di internal Partai Politik, maka\r\nharus diselesaikan secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang tersebut merupakan turunan\r\ndari Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana\r\ntertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,\r\nproses penyelesaian perselisihan internal Partai Politik didasarkan pada Anggaran\r\nDasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Pasal 32\r\nmenegaskan proses penyelasaian pereselisihan internal Partai Politik dilakukan\r\noleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.\r\nSedangkan Pasal 33 lebih memperjelas tahapan prosesnya di antaranya melalui\r\nMahkamah Partai, Pengadilan Negeri dan kasasi kepada Mahkamah Agung.\r\nUndang-undang ini yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan di\r\ninternal Partai Politik seperti dualisme kepemimpinan yang terjadi pada Partai\r\nPersatuan Pembangunan (PPP).\r\nMetodelogi penilitian ini merupakan penelitian Kualitatif-Kuantitatif\r\ndengan menggunanakan metode analisis Yuridis Empiris dengan cara mengkaji\r\nberbagai macam data primer dan sekunder termasuk Undang-Undang, wawancara\r\nlangsung dan observasi lapangan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Daerah\r\nIstimewa Yogyakarta Partai Persatuan Pembangunan (PPP), guna memberikan\r\ndata secara subjektif-objektif dalam menganalisa penyelesaian sengketa internal\r\nPartai Politik pasca perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang\r\nPartai Politik, khususnya dalam penyelesaian konflik internal Partai Persatuan\r\nPembangunan (PPP).\r\nHasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian\r\nkonflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berdasarkan Undang-\r\nUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, adalah sebagai berikut;\r\npertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik\r\nserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan\r\nPembangunan (PPP). Mekanisme penyelesaian konflik internal Partai Persatuan\r\nPembangunan (PPP) sudah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Sebab,\r\ntahap Mahkamah Partai dan Pengadilan sudah ditempuh sebagaimana mestinya.\r\nKedua, Adanya klaim atas kepengurusan yang sah oleh kedua kubu partailah yang\r\nmengakibatkan putusan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP),\r\ntidak didengarkan dan dijalankan sehingga konflik tetap terjadi."^^ . "2017-01-31" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 11340104"^^ . "HAMZAH"^^ . "NIM. 11340104 HAMZAH"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Text)"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Text)"^^ . . . "11340104_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Other)"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Other)"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Other)"^^ . . . . . . "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK\r\n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN\r\nPEMBANGUNAN) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #24749 \n\nPENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN \nUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK \n(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN \nPEMBANGUNAN)\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .