TY  - THES
N1  - 1. NUR AINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
2. LINDRA DARNELA, S.Ag, M.Hum.
ID  - digilib24749
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24749/
A1  - HAMZAH, NIM. 11340104
Y1  - 2017/01/31/
N2  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
konstitusi Negara telah memberikan jaminan dengan tegas berkaitan dengan
kemerdekan berserikat dan berkumpul serta berpendapat secara demokratis. Ini
merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia. Kemerdekaan berserikat
diwujudkan salah satunya melalui pembentukan Partai Politik. Baik secara historis
maupun sekarang, keberadaan Partai Politik tidak lepas dari proses dinamik yang
tak jarang menimbulkan konflik atau perselisihan baik secara internal atau
eksternal. Bila kemudian hari terjadi perselisihan di internal Partai Politik, maka
harus diselesaikan secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang tersebut merupakan turunan
dari Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,
proses penyelesaian perselisihan internal Partai Politik didasarkan pada Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Pasal 32
menegaskan proses penyelasaian pereselisihan internal Partai Politik dilakukan
oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
Sedangkan Pasal 33 lebih memperjelas tahapan prosesnya di antaranya melalui
Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri dan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Undang-undang ini yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan di
internal Partai Politik seperti dualisme kepemimpinan yang terjadi pada Partai
Persatuan Pembangunan (PPP).
Metodelogi penilitian ini merupakan penelitian Kualitatif-Kuantitatif
dengan menggunanakan metode analisis Yuridis Empiris dengan cara mengkaji
berbagai macam data primer dan sekunder termasuk Undang-Undang, wawancara
langsung dan observasi lapangan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Daerah
Istimewa Yogyakarta Partai Persatuan Pembangunan (PPP), guna memberikan
data secara subjektif-objektif dalam menganalisa penyelesaian sengketa internal
Partai Politik pasca perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik, khususnya dalam penyelesaian konflik internal Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian
konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, adalah sebagai berikut;
pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP). Mekanisme penyelesaian konflik internal Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) sudah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Sebab,
tahap Mahkamah Partai dan Pengadilan sudah ditempuh sebagaimana mestinya.
Kedua, Adanya klaim atas kepengurusan yang sah oleh kedua kubu partailah yang
mengakibatkan putusan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
tidak didengarkan dan dijalankan sehingga konflik tetap terjadi.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
M1  - skripsi
TI  - PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN)
AV  - restricted
ER  -