relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24754/
title: PENEGAKAN HUKUM  TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR KERETA MINI  DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KLATEN  DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
creator: MMILCHANI, NIM. 11340122
subject: Ilmu Hukum
description: Kendaraan bermotor kereta mini merupakan kendaraan bermotor yang digemari oleh masyarakat khususnya Kabupaten Klaten untuk mobilitas ke tempat-tempat wisata dan lain-lain. Semula kendaraan bermotor kereta mini kendaraan bermotor roda 4 yang dirubah menjadi kendaraan dengan kereta tempelan. jika dilihat dari Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan bermotor kereta mini banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Seperti halnya tidak ada plat nomor polisi, STNK yang sesuai dan lain sebagianya,sehingga perlu adanya penertiban terhadap kendaraan bemotor kereta mini.  Pada penelitian ini penyusun merumuskan dua permasalahan, diantara, pertama bagaimanakah perspektif undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten?.  Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode analisis deskriptif berjenis kualitatif. Adapun pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara terhadap jajaran satuan lalu lintas Kabupaten Klaten, jajaran Dinas Perhubungan, pemilik kendaraan bermotor kereta mini. Adapun data skundernya yaitu buku, jurnal, yang berkaitan dengan tema penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupten Klaten dalam perspektif Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori penegakan hukum, kesadaran hukum, teori efektivitas, kepatuhan hukum. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kendaraan bermotor kereta mini merupakan kendaraan modifikasi, kendaraan umum, angkutan tidak dalam trayek. Adapun pelanggaran-pelanggarannya meliputi, pelanggaran persyaratan laik jalan, persyaratan teknis dan registrasi dan identifikasi. Dalam penertiban kendaraan bermotor kereta mini aparat penegak hukum sudah melakukan upaya preventif yang meliputi bimbingan sosialisasi dan memasang spanduk mengenai larangan kendaraan bermotor modifikasi kereta mini beroperasi dijalan umum, dan untuk upaya represifnya yaitu melakukan penilangan serta razia. Dalam implikasi masih banyak kendala, diantarnya, kesadaran hukum yang rendah, kepatuhan hukum penyedia jasa dan bengkel las yang rendah, serta adanya rasa sungkan (pekewuh) di dalam melakukan operasi patuh lalu lintas.
date: 2017-01-31
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24754/2/11340122_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24754/1/11340122_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   MMILCHANI, NIM. 11340122  (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR KERETA MINI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.