TY  - THES
N1  - 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum
ID  - digilib24760
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24760/
A1  - MUHAMMAD ZULFAJRIN, NIM. 12340064
Y1  - 2017/01/31/
N2  - Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila di dalamnya tidak terdapat
kekuasaan yang absolut dan berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara yang
berdasarkan hukum dan menganut paham Trias Politica. Dalam konsep tersebut, terdapat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan lembaga legislatif yang bertugas
untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satu upaya untuk
menjalankan tugas tersebut adalah dengan menginisiasi Usulan Program Pembangunan
Daerah Pemilihan (UP2DP) atau lazim dissebut dana aspirasi, yang menurut DPR
merupakan amanat Pasal 80 huruf j UU MD3. Akan tetapi dalam prosesnya, kebijakan
dana aspirasi mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan.Dikarenakan pelbagai
persoalan yang ditimbulkan oleh kebijakan dana aspirasi DPR tersebut, penyusun tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Adapun rumusan masalah yang
diangkat adalah bagaimana implikasi Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 terhadap
kebijakan dana aspirasi DPR.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library
Research) dengan pendekatan masalah secara Yuridis-Normatif yang sifatnya
mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan. Penyusun
mengumpulkan data menggunakan teknik Survey Literature yang mana data yang
berbasis peraturan perundang-undangan dikomparasikan dengan literature yang lain, baik
itu buku-buku hukum dan karya ilmiah lainnya maupun data dari media cetak dan
elektronik. Analisis penelitian ini berdasarkan analisis kualitatif. Jadi metode yang
digunakan adalah metode deduktif guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif,
lalu menggunakan metode induktif dalam menarik kesimpulan.
Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka penelitian ini mengetengahkan
bahwa ada tiga implikasi dari Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 terhadap kebijakan dana
aspirasi DPR, yaitu: (1) implikasi yuridis, (2) implikasi sosio-politis, dan (3) implikasi
filosofis. DPR dalam menjalankan fungsi anggarannya melalui penyusunan APBN
seharusnya memperhatikan dan mematuhi ketentuan dari putusan MK tersebut. Namun
secara praksis, yang dilakukan DPR justru sebaliknya. Jika dicermati, menurut Badan
Anggaran (Banggar) DPR dan apa yang diberitakan oleh media cetak maupun elektronik,
jumlah anggaran dana aspirasi DPR sebesar Rp. 2 Miliar per anggota. Sedangkan
Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 telah jelas melarang DPR untuk membahas sebuah
program kebijakan yang akan dibebankan dalam APBN sampai ke tingkat satuan 3, maka
seharusnya tidak boleh ada usulan program dari DPR yang terinci sampai dengan besaran
anggaran.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Kewenangan
KW  -  Kebijakan
KW  -  Aspirasi
KW  -  Legislatif
KW  -  Konstitusi
KW  -  Rakyat
KW  -  APBN
M1  - skripsi
TI  - IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-XI/2013
TERHADAP KEBIJAKAN DANA ASPIRASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
AV  - restricted
ER  -