%0 Thesis
%9 Skripsi
%A NURHAKIM, NIM. 12340155
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2017
%F digilib:24766
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%T SUMENEP KEPULAUAN MENJADI DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN  DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  PEMERINTAHAN DAERAH  (STUDI KELAYAKAN TERHADAP SYARAT ADMINISTRATIF DAN  SYARAT FISIK KEWILAYAHAN)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24766/
%X Isu pemekaran Sumenep Kepulauan sebenarnya bukanlah isu yang baru. Isu ini sudah  dibangun semenjak tahun sembilan puluhan dan bahkan pada tahun 2000 proposal  pengkabupatenan sudah dibuat dan masuk meja kemendagri. Namun proposal tersebut berhenti  di tengah jalan. Kini isu tersebut kembali muncul ditandai dengan deklarasi sumenep  kepulauan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai  PPKKS (Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep) di Pelabuhan Kalianget, Sumenep  pada tanggal 8 Mei 2016. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang sebuah rumusan masalah  apakah Sumenep Kepulauan sudah layak untuk dimekarkan sesuai dengan UU No. 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka peneliti  melakukan penelitian skripsi dengan judul "Sumenep Kepulauan Menjadi Daerah Persiapan  Kabupaten Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah (Studi Kelayakan Terhadap Syarat Fisik Kewilayahan Dan Syarat Administratif)"  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder  sebagai sumber yang utama. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan sumber data  primer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan berupa wawancara  kepada narasumber yaitu bapak pimpinan-pimpinan kecamatan beserta masyakat lainnya.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifat  deskriptif yakni dengan menyajikan data secara terperinci dan melakukan penafsiranpenafsiran  sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah  pada penelitian ini.  Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa secara normatif Sumenep Kepulauan  tidak layak untuk dimekarkan karena tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam  Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana yang diatur  dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa  untuk dimekarkan suatu daerah harus ada surat keputusan forum masyarakat dari setiap  wilayah cakupan sebagai pemenuhan langkah awal syarat administratif. Selain syarat  administratif, dari sisi syarat fisik kewilayahan Undang-undang No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa setidaknya calon daerah persiapan harus  memiliki 5 kecamatan. Pada kasus ini di Sumenep Kepulauan terdapat 3 kecamatan  yang belum siap yakni Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken dan Kecamatan  Kangayan. Selain itu dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada, Sumenep  Kepulauan belum mampu untuk menjalankan Pemerintahan Daerah.
%Z 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.  2. ISWANTORO, S.H., M.H.