%0 Thesis
%9 Skripsi
%A ROYYAN MAHMUDA AL-ARISYI DAULAY, NIM. 13370003
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2017
%F digilib:24975
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K TKI, KTKLN dan Politik Profetik.
%P 160
%T KARTU TANDA KERJA LUAR NEGERI  DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK  (STUDI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN  PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24975/
%X Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri masih menjadi polemik bagi  pemerintahan Indonesia saat ini. Mulai dari tindak kekerasan yang dialami oleh beberapa  Tenaga Kerja di Luar Negeri, hingga pro-kontra tentang Kartu Tanda Kerja Luar Negeri  (KTKLN). Problematika Kartu Tanda Kerja Luar Negeri ini menjadi pembicaraan hangat  dimasa awal pemerintahan Presiden Jokowi, tepatnya akhir tahun 2014. KTKLN  merupakan amanah UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI  di Luar Negeri, yang terdapat pada pasal 62 ayat 2. Secara filosofis, kewajiban memiliki  KTKLN merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan HAM kepada  seluruh warganya termasuk TKI di Luar Negeri.  Namun implementasi KTKLN dalam mayarakat tidak sebaik apa yang sudah  dirumuskan. Upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM tidak nampak dikarenakan  perilaku beberapa oknum dari para birokrat. Fungsi KTKLN pun dipertanyakan, apakah  masih mencerminkan cita-cita konstitusi atau tidak. Dalam rangka memperjelas posisi  KTKLN maka penelitian ini menggunakan teori politik profetik untuk membedah  problematika tersebut. Teori tersebut merupakan rumusan konsep teori sosial yang  digagas oleh Kuntowijoyo dengan tiga unsur fundamental Humanisasi, Liberasi dan  Transendensi.  Dalam penelitian ini politik profetik memandang bahwa Kartu Tanda Kerja Luar  negeri cukup mencerminkan nilai-nilai profetik. Karena ada hal fundamental dan filosofis  yang tercermin dari kebijakan ini, tidak hanya spirit penjagaan jiwa yang tercermin, tetapi  pengupayaan melindungi serta mengayomi warga Indonesia khususnya TKI yang bekerja  di luar negeri terlihat cukup jelas. Rentannya tindakan dehumanis yang diterima oleh TKI  di luar negeri memperlihatkan pentingnya kebijakan ini. Pemerintah yang dalam hal ini  sebagai lembaga yang diberi amanah oleh rakyatnya untuk mengelola mereka dirasa  harus melakukan upaya untuk menjaga para warganya, termasuk TKI.
%Z Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  NIP. 19700816 199703 1 002