eprintid: 24980
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/02/49/80
datestamp: 2017-04-06 06:37:29
lastmod: 2017-04-06 06:37:29
status_changed: 2017-04-06 06:37:29
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: REFYTA DWI KUSUMANDHANY, NIM. 13370028
title: KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN KABUPATEN
PONOROGO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
ispublished: pub
subjects: jin_sy
divisions: jur_syi
full_text_status: restricted
keywords: Kebijakan Bupati, Penataan Kabupaten, Kabupaten Ponorogo
note: Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002
abstract: Dalam merealisasikan desain kota yang tertata, rapi, nyaman dan sehat,
Bupati Ponorogo membentuk beberapa kebijakan terkait dengan penataan
kabupaten. Hal ini juga dilakukan untuk meraih kembali piala Adipura dan
meningkatkan pelayanan fasilitas publik. Adanya kebijakan ini tentu memiliki
manfaat dan dampak terhadap masyarakat Ponorogo. Oleh karena itu peneliti
tertarik meneliti dengan rumusan masalah bagaimana proses pembuatan kebijakan
Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten dan apakah kebijakan tersebut
bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Ponorogo?
Penelitian ini menggunakan Public Policy perspektif Maslahah Mursalah
dan field research adalah jenis penelitian ini yaitu penelitian yang menekankan
sumber informasinya dari data yang diperoleh di lapangan baik melalui wawancara
maupun observasi langsung di lapangan dan didukung dengan buku-buku, kitab
fiqih, skripsi dan surat kabar yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian. Sifat
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Bupati Ponorogo dalam
penataan kabupaten sudah memperhatikan aspek kemaslahatan umum serta
mencegah ataupun menghindari kemadaratan dan penyakit. Terbukti dari
implementasi kebijakan penataan fasilitas publik yang dinilai tepat sasaran dan
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.
Berdasarkan data yang ada, implementasi kebijakan Bupati dalam penataan
kabupaten sudah cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kawasan Alun-alun
yang sudah tertata dan bersih dari PKL serta parkir kendaraan bermotor yang sudah
dialihkan di sebelah timur kawasan Alun-alun, sehingga hak pejalan kaki pun
terpenuhi dan dapat mengurangi kemacetan. Selain itu, terciptanya jalur satu arah
(one way) pada Jl. Soekarno-Hatta dan Jl. Bhayangkara, adanya pemugaran atau
pengecilan bundaran di perempatan Pasar Pon dan bundaran perempatan Keniten
serta perbaikan trotoar untuk pejalan kaki di tiga titik lokasi, yaitu di jalan
Simoharjo, jalan Soekarno-Hatta dan jalan Diponegoro sehingga dapat
meningkatkan efektivitas dan mengurai kepadatan arus lalu lintas di sepanjang
jalan tersebut.
date: 2017-02-27
date_type: published
pages: 108
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   REFYTA DWI KUSUMANDHANY, NIM. 13370028  (2017) KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24980/1/13370028_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24980/2/13370028_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf