%A NIM. 13340112 NADIA SEPTIFANNY
%O 1. NURAINUN MANGUNGSONG, S.H., M.Hum
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum
%T KEDUDUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM JABATAN
PUBLIK(STUDI KASUS ARCANDRA TAHAR)
%X Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian
kepustakaan, dan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum
normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data
sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif,
yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui
berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada asas-asas dan norma hukum yang ada
pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan jabatan
publik menteri, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM dapat dikatakan tidak sesuai dengan
apa yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara. Mengenai pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri
ESDM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya,
pengangkatan kembali Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidaklah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan posisi wakil menteri
pun telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hak Prerogatif Presiden, Pejabat Publik Menteri.
%K Kewarganegaraan, Hak Prerogatif Presiden, Pejabat Publik Menteri.
%D 2017
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib25089